113 Terpidana Menunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati

RMOL.Meski sudah divonis pengadilan, para terpidana mati belum juga dieksekusi. Bahkan ada yang sudah menunggu 44 tahun. Berdasarkan data yang di pe roleh Rakyat Merdeka dari Direkto rat Jenderal Pema sya ra­katan (Ditjen PAS) Kemen terian Hukum dan HAM sampai akhir tahun lalu, terdapat 113 orang ter pidana yang sedang me nunggu eksekusi mati. Para terpidana itu tidak hanya warga negara Indonesia, tapi ada ju ga yang berasal dari negara asing. Tercatat, ada 39 orang dari 14 negara asing yang menjadi ter pidana mati di Indonesia. Paling banyak yaitu Nigeria 12 orang, RRC 6 orang, Australia 3 orang, Ma laysia 3 orang, Belanda 2 orang, Pakistan 2 orang, Brazilia 2 orang, India 1 orang, Malawi 2 orang, Nepal 1 orang, Senegal 1 orang, Prancis 1 orang. ”Warga asing juga banyak yang dijatuhi hukuman mati, me reka kebanyakan terbukti ber salah dalam kasus Narko tika,” kata Ke pala Humas Direktorat Jenderal Pe­masyarakatan (Ditjen PAS) Ke menterian Hukum dan HAM Ak bar Hadi saat

113 Terpidana Menunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati
RMOL.Meski sudah divonis pengadilan, para terpidana mati belum juga dieksekusi. Bahkan ada yang sudah menunggu 44 tahun. Berdasarkan data yang di pe roleh Rakyat Merdeka dari Direkto rat Jenderal Pema sya ra­katan (Ditjen PAS) Kemen terian Hukum dan HAM sampai akhir tahun lalu, terdapat 113 orang ter pidana yang sedang me nunggu eksekusi mati. Para terpidana itu tidak hanya warga negara Indonesia, tapi ada ju ga yang berasal dari negara asing. Tercatat, ada 39 orang dari 14 negara asing yang menjadi ter pidana mati di Indonesia. Paling banyak yaitu Nigeria 12 orang, RRC 6 orang, Australia 3 orang, Ma laysia 3 orang, Belanda 2 orang, Pakistan 2 orang, Brazilia 2 orang, India 1 orang, Malawi 2 orang, Nepal 1 orang, Senegal 1 orang, Prancis 1 orang. ”Warga asing juga banyak yang dijatuhi hukuman mati, me reka kebanyakan terbukti ber salah dalam kasus Narko tika,” kata Ke pala Humas Direktorat Jenderal Pe­masyarakatan (Ditjen PAS) Ke menterian Hukum dan HAM Ak bar Hadi saat berbin cang dengan Rakyat Merdeka, akhir pe kan lalu. Ia mengatakan, jumlah tersebut dari seluruh lembaga pemasya ra katan yang terkumpul di In­do nesia, dan kemungkinan bisa be ru bah. “Data tersebut bisa saja berubah, mengingat ada beberapa terpidana mati yang terus meng ajukan naik banding atau kasasi. Data-datanya juga sedang diper baharui,” ujarnya. Berdasarkan jenis tindak pida nanya, kejahatan narkotika dan psi kotropika menempati posisi te ratas dengan terpidana mati 58 orang, teroris 2 orang, kasus lain seperti pembunuhan dan peram po kan dan lain-lain 53 orang. ”Pa ling banyak kejahatan nar kotika, ” ucapnya. Berdasarkan waktu yang dija la ni pidana mati yang sudah men jalani hukuman di bawah 5 ta hun ada 13 orang, 5- 10 tahun 48 orang, 10-20 tahun 12 orang, dan yang di atas 20 tahun 1 orang yai tu, Bahar bin matsar (67 tahun). Bahar adalah seorang terpi dana mati kasusnya yang kom pleks se per ti pembunuhan, pe ram­po kan, dan pemerkosaan. Su dah 44 tahun ia mendekam di balik jeruji besi. Ditanya pelaksanaan eksekusi nya, Akbar menjawab tidak mengetahui karena itu bukan wewenang dari Ditjen PAS, pihak yang bertindak sebagai eksekutor Kejaksaan Agung. Bahkan ada yang sudah mendekam di penjara lebih dari 40 tahun. Hal tersebut dinilai wajar, karena setiap terpidana mati ber hak mengajukan peninjauan kem bali hukuman dan kasasi, ma ka nya eksekusi belum juga di la ku kan. ”Ditjen PAS hanya mera wat narapidana. Masalah ekse kusi itu kewenangan kejak saan, sesuai Undang-undang,” jelas nya. Betapa tidak, berdasarkan data, terpidana mati yang melakukan upaya hukum Peninjauan Kem bali (PK) hukuman sebanyak 36 orang, Banding 9 orang, Kasasi 19 orang, Grasi 23 orang, se dang kan yang belum melakukan upa ya hukum 26 orang. Menurutnya, terpidana mati bisa mendapatkan grasi tentunya setelah mendapat keputusan dari Presiden, dan pertimbangan dari Mahkamah Agung. ”Diajukan ke kanwil pemasya rakatan, ke Ditjen PAS, ke Set neg, ke Mahkamah Agung, selan jut­nya menunggu persetujuan Pre siden. Semua memiliki hak mendapatkan grasi,” paparnya. Meskipun tidak memiliki ke wenangan melakukan ekse kusi. Na mun, sesuai fungsinya, Dit jen PAS berusaha membe rikan pen dekatan psikologi, persuasif dan pembinaan agama bagi para ter pidana mati, supaya lebih siap da lam menghadapi kondisi apapun. ”Secara psikologi dan keji waan pasti terganggu. Karena itu, setiap narapidana kita berikan pembim bing. Paling tidak, supa ya mereka bisa tersenyum dan menghadapi kenyataan hidup,” harapnya. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan juga bertujuan untuk mengembalikan semangat hidup terpidana mati, sehingga bisa berkarya, dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Hal tersebut, kata dia, bisa men jadi penilaian positif, se hing ga narapidana bisa diper tim­bangkan mendapatkan peru bahan hukuman. ”Kita kembang kan te rus po tensi yang ada di setiap na ra pi dana. Siapa tahu bisa ber manfaat. Itu poin penilaian, bisa jadi mendapat grasi atau peru bahan hukuman menjadi seumur hi dup,” terangnya. Hak Hidup Tidak Bisa Dikurangi Dan Dibatasi Haris Azhar, Koordinator Kontras Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Keke rasan (Kontras) Haris Azhar me nilai, hukuman mati di Indonesia melanggar hak hidup yang me rupakan prinsip dasar atas peng­hormatan fundamental terhadap Hak Asasi Manusia. Menurutnya, hak untuk hidup (right to life) merupakan kategori hak yang tidak bisa dilanggar, di kurangi serta dibatasi dalam kea da an apapun, termasuk dalam ba tasan regulasi formal. Apalagi, hal ini secara jelas tercantum da lam konstitusi Indonesia. Dalam sistem hukum di In donesia, hukuman mati bukanlah cara yang efektif menghentikan sua tu tindak pidana. Sistem pera dilan kita masih belum mumpuni untuk sebuah proses yang jujur. Ia juga tidak sependapat de ngan ide hukuman mati bagi ko ruptor seperti yang ada di dalam draf revisi Undang-undang Tin dak Pidana Korupsi (Tipikor) yang tengah digodok Pemerintah. Langkah pemerintah yang memberikan sanksi hukuman mati merupakan sebuah langkah mundur, karena Hak Asasi Ma nusia yaitu hak untuk hidup, tidak dapat dikurangi oleh siapapun, termasuk negara, dalam segala kondisi. “Ini adalah langkah mun dur yang ditempuh peme rintah,” ucapnya. Ia juga tidak sependapat de ng an ide hukuman mati bagi korup tor seperti yang ada di dalam draft revisi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang tengah digodok Pemerintah. Ia menilai langkah pemerintah kontra produktif untuk bisa mem bawa balik para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri dan mengembalikan aset negara akibat suatu tindak pidana korupsi. “Selain tidak menghormati hak untuk hidup yang dijamin kons titusi juga tidak tepat karena terbukti tidak menimbulkan efek jera serta,” serunya. Berdasarkan pada kenyataan di atas, Haris menegaskan langkah politik berupa moratorium adalah hal mendesak yang harus dilaku kan. Pemerintah juga harus sege ra melakukan amandemen terha dap aturan hukuman mati yang melanggar konstitusi. ”Di sisi lain, kami meminta pe merintah tetap mengacu pada ja minan perlindungan bagi mereka yang menghadapi hukuman mati,” tegasnya. Gunakan Semua Upaya Hukum Dengan Maksimal Noor Rochmat, Kapuspenkum Kejagung Hak paling dasar yang dimi liki manusia adalah untuk hi dup, de mikian juga para ter pidana mati. Oleh karena itu sebelum diekse kusi Kejak saan mempersilahkan terpi dana mati melakukan upaya hukum semaksimal mungkin. ”Silahkan lakukan upaya hu kum. Semuanya sama, yang ber sangkutan masih me miliki hak se­cara hukum un tuk upa ya hu kum atau grasi. Kejak saan juga akan benar-benar menunggu sam­pai seluruh hak hukum mere ka dapat diman faatkan, baru ke mu dian nanti akan diper tim bang­kan untuk rencana pro ses ekse kusi,” kata Kepala Pu sat Pene rangan Hu kum Ke jaksaan Agung (Ka pus pen kum Kejagung) Noor Roch mat, akhir pekan lalu. Dijelaskan, kejaksaan tidak akan sembarangan melakukan ek se kusi, karena itu sangat erat ber­kaitan dengan hak asasi manu sia, karena nyawa yang dihilang kan tidak akan pernah bisa kembali lagi. ”Sambil menunggu upaya nya siapa tahu bisa berubah dan men dapat grasi, karena itu ja ngan sam pai telanjur diek se kusi mati duluan” ujarnya. Nggak Jelas Limitasi Waktunya Achmad Basarah, Anggota Komisi III DPR Anggota Komisi III DPR Achmad Basarah mengatakan, ketentuan hukuman mati masih diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Meski begitu, politisi asal PDIP ini mengingatkan, dalam memutuskan hukuman, seorang hakim harus mempertim bang kan dengan matang, seperti nilai kemanusiaan. “Hakim ha rus lebih selektif dengan ber bagai macam pertimbangan yang masak dan rigid,” kata nya, belum lama ini. Menurutnya, belum diekse ku si nya para terpidana mati banyak faktornya, antara lain masih dilakukannya upaya hukum seperti, kasasi, dan PK selain itu terpidana mati juga berhak mengajukan grasi ke Presiden. “Faktor yang mempengaruhi eksekusi adalah legal action melalui upaya hukum yang juga bisa ditempuh melalui jalur politis dengan cara mengajukan grasi. Proses hukum dan proses politik tersebut sering nggak jelas limitasi waktunya,” pa parnya. Dengan demikian anak buah Megawati Soekarnoputri ini tidak heran bila terhadap 113 terpidana mati yang sampai saat ini belum dieksekusi. Selain itu, Wakil Sekjen PDIP ini menilai, hukuman mati bisa diminimalisir dengan mengupayakan kesepakatan antara pihak korban dan pelaku, serta ada sikap aktif Presiden sebagai satu-satunya yang me miliki kekuasaan memberikan grasi untuk memaksimalkan ke­wenangannya tersebut. Ditanya tentang kemung ki nan Komisi Hukum DPR untuk mengubah ketentuan pidana mati dalam Undang-undang, anggota DPR dari Dapil Jawa Timur III ini menjelaskan, mes kipun berbeda pemahaman an tara setiap partai politik, tapi parlemen terus mengupaya kan nya meskipun memakan waktu lama. “Saya termasuk yang tidak setuju dengan hukuman terse but. DPR pun masih memper­debatkannya. Kita juga harus menghargai dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku,” tuturnya. [Harian Rakyat Merdeka] Sumber: www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/01/23/52747/113-Terpidana-Menunggu-Pelaksanaan-Eksekusi-Mati-

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0