7 Petugas Pengamanan Lapas Dikenakan Sanksi Sidang Majelis Etik

Share:

Pekanbaru, INFO_PAS  – Majelis Etik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, menggelar 2 kali sidang kode etik secara maraton terhadap 7 orang pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Selasa (29/11).

Mereka diperiksa sebagai buntut dari peristiwa larinya  2 (dua) narapidana dari Lapas Klas IIA Pekanbaru. Sidang pertama digelar pukul 10.00 WIB terhadap 3 orang petugas pengamanan   Lapas Kelas IIA Bengkalis dengan inisial SY, SU, dan BKZ. Mereka dinilai bertanggung jawab atas larinya seorang napi bernama Momahhad Azizie bin Abdul Hamid dari dalam Lapas pada hari Kamis (16/11) lalu.

Sidang kedua yang digelar pukul 14.00 WIB ada 4 petugas pengamanan Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang menjadi terperiksa yaitu DL, PA, MU, dan HT. Keempatnya diperiksa atas larinya 2 orang napi yaitu Satriandi alias Andi bin Aswan Nur dan Nugroho Dwi als Kecuk bin Hartanto.

Sidang pertama terhadap terperiksa SY, SU, dan BKZ petugas pengamanan Lapas Kelas IIA Bengkalis dipimpin oleh Ketua Majelis Etik, Lilik Sujandi, yang juga menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan dibantu 2 orang anggota, mengajukan beberapa pertanyaan kepada para terperiksa.

“Ketiganya dianggap telah melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku sehingga napi keluar dari Lapas. Atas pokok perkara tersebut Sekretaris Majelis menuntut ketiganya dikenakan sanksi etik, dan direkomendasikan untuk diusulkan mendapat sanksi administratif, “ ungkap Lillik.

Pada sidang yang kedua DL, PA, MU, dan HT juga mengakui telah melakukan pelanggaran sehingga napi Satriandi alias Andi bin Aswan Nur dan Nugroho Dwi als Kecuk bin Hartanto lari dari Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Sidang kedua ini yang juga dipimpin oleh Lilik Sujandi kembali menghadirkan 2 orang saksi yaitu Tono dari Lapas Kelas IIA Pekanbaru dan Bayu, saksi ahli dari Ditjen Pemasyarakatan.

Sedangkan untuk terperiksa Sy selain dikenakan sanksi etik, dan direkomendasikan untuk diusulkan mendapat sanksi administratif, Sekretaris Majelis juga menuntut agar yang bersangkutan wajib mengikuti proses hukum.

Menurut Sekretaris Majelis, Julianto, pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga terperiksa tersebut yaitu membiarkan napi berada diluar lapas tanpa alasan atau dasar sesuai dengan ketentuan, dan tidak melaporkan kepada atasan terkait situasi yang tidak sesuai ketentuan tersebut. Atas hal tersebut ketiganya mengakui kepada Majelis Etik bahwa telah melakukan pelanggaran. Dalam sidang pertama ini saksi Dian yang merupakan Kepala KPLP Lapas Kelas IIA Bengkalis dihadirkan oleh  Sekretaris Majelis. Selain itu saksi ahli dari Ditjen Pemasyarakatan, Bayu Ishara,  turut memberikan kesaksian.

“Atas hasil yang didapat dari sidang ini,  Majelis Etik secara bulat mengambil putusan bahwa ketujuh orang petugas pengamanan tersebut dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan mereka dikenakan sanksi etik berupa penyampaian pernyatakan penyesalan secara terbuka dalam bentuk surat pernyataan dan disampaikan pada atasan langsung dan atasan dari atasan langsung pada saat apel pegawai dan direkomendasikan untuk diusulkan mendapat sanksi administratif sesuai dengan PP No. 53 tentang Disiplin Pegawai. Sedangkan seorang petugas pengamanan Sy, selain mendapat sanksi etik dan direkomendasikan untuk diusulkan mendapat sanksi administratif, majelis juga merekomendasikan yang bersangkutan untuk diproses secara hukum karena dianggap melanggar KUHP Pasal 426,” jelas Lilik.

Kontributor : Humas Kanwil Riau

7 Petugas Pengamanan Lapas Dikenakan Sanksi Sidang Majelis Etik | INFO_PAS | 4.5

Berita Lainnya