Bebas Bersyarat, Hartati Murdaya Dikenai Wajib Lapor

Metrotvnews.com, Jakarta. Pembebasan bersyarat terhadap Hartati Murdaya pada Jumat pekan lalu dianggap cacat hukum oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Terpidana kasus suap Bupati Buol itu dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. 

Bagaimana penjelasan Kementerian Hukum dan HAM?

"Sejak tanggal 23 Juli 2014, yang bersangkutan telah menjalani 2/3 masa pidana dan selama itu tidak pernah mendapat remisi," kata Kasubdit Komunikasi Ditjen Pas Akbar Hadi melalui surat elektronik, Minggu (31/8/2014). 

Telah menjalani 2/3 masa hukuman adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menda

Bebas Bersyarat, Hartati Murdaya Dikenai Wajib Lapor
Metrotvnews.com, Jakarta. Pembebasan bersyarat terhadap Hartati Murdaya pada Jumat pekan lalu dianggap cacat hukum oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Terpidana kasus suap Bupati Buol itu dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. 

Bagaimana penjelasan Kementerian Hukum dan HAM?

"Sejak tanggal 23 Juli 2014, yang bersangkutan telah menjalani 2/3 masa pidana dan selama itu tidak pernah mendapat remisi," kata Kasubdit Komunikasi Ditjen Pas Akbar Hadi melalui surat elektronik, Minggu (31/8/2014). 

Telah menjalani 2/3 masa hukuman adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam PP 99/2012. Syarat lain adalah mendapat rekomendasi lembaga penegak hukum yang menangani kasusnya atau menjadi justice collaborator.

Prosedur pemberiannya adalah melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (dalam hal ini Rutan Pondok Bambu), Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan tim TPP Ditjen Pas. Hartati pun hingga saat ini masih dikenai kewajiban wajib lapor satu kali dalam satu bulan. 

Indonesia Corruption Watch (ICW) mempermasalahkan pembebasan bersyarat terhadap Hartati Murdaya karena tidak ada penjelasan sebelumnya dari Kemenkum HAM. Padahal kasus tindak pidana korupsi menjadi perhatian besar masyarat. 

"Vonisnya kan 2013 dan harusnya keluar normal 2015. Bila dihitung 2/3, harusnya November ini baru pembebasan bersyarat," kata peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yutho, di LBH Indonesia, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (31/8/2014).   Sumber: http://news.metrotvnews.com/

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0