Ditjen PAS dan BPP Bahas Isu-Isu Aktual Pemasyarakatan

Share:

Jakarta, INFO_PAS – Isu-isu aktual Pemasyarakatan mendapat perhatian serius jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan (BPP). Untuk itu, pada Rabu (29/5) Ditjen PAS mengelar rapat untuk mendapat masukan dari BPP, khususnya setelah digulirkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan dari pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, menjelaskan sarana prasarana, posisi, dan peran petugas Pemasyarakatan sudah masuk dalam draf RUU Pemasyarakatan. “Sudah masuk, namun perlu pengkayaan. Nanti akan kami sisipkan dengan menitip pada masing-masing fraksi. Ini yang harus dipelajari kembali oleh tim. Selain azas, fungsi kita juga tambah,” imbuhnya.

Selain mendiskusikan isu terkait RUU Pemasyarakatan, disampaikan pula klausul mengenai kegiatan industri di Unit Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). “Semoga kedepannya, kegiatan industri yang selama ini telah dilaksanakan dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi para WBP untuk memenuhi kebutuhan mereka,” harap Utami.

rapat dengan BPP

Sejumlah anggota BPP yang hadir antara lain Hasanuddin, Mustofa, Mardjaman, serta Dindin Sudirman yang mayoritas merupakan purnabakti Pemasyarakatan. Dalam mendukung terwujudnya RUU Pemasyarakatan menjadi UU Pemasyarakatan, Hasanuddin menjelaskan BPP bekerja sama dengan Forum Pemerhati Pemasyarakatan membentuk kelompok untuk melakukan diskusi dimana isu Pemasyarakatan terkini dielaborasi secara mendalam dan disusun secara rinci.

Hasanuddin juga menambahkan salah satu hal penting dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah perlu adanya penyegaran petugas secara terus-menerus. “Penyegaran tidak hanya dilakukan dari Pusat menjadi Kepala Divisi Pemasyarakatan serta Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dan berhenti di situ saja, namun dari Kalapas juga harus diteruskan ke seluruh jajaran di bawahnya. Setiap hari bekerja, apa yang dikerjakan, apa hasilnya, semua harus jelas,” tegas Hasanuddin.

Selain itu, BPP juga mengusulkan mengenai penguatan peran dan posisi petugas Pemasyarakatan. “Untuk mewujudkan kesejahteraan petugas, bagaimana peran dan posisi mereka perlu dicantumkan ke dalam undang-undang petugas fungsional Pemasyarakatan,” tandas Hasanuddin.

 

 

Ditjen PAS dan BPP Bahas Isu-Isu Aktual Pemasyarakatan | INFO_PAS | 4.5

Berita Lainnya