Ditjen PAS Siapkan 100 UPT Pemasyarakatan Raih Predikat WBK di Tahun 2019

Jakarta, INFO_PAS - Direktorat Jenderal Pemasyaakatan (Ditjen PAS) menyiapkan 100 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  di tahun 2019. Sebelumnya, enam UPT Pemasyarakatan, yakni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Lapas Salemba, Lapas Perempuan Malang, Lapas Perempuan Semarang, Lapas Metro Lampung, dan Rumah Tahanan Negara Cirebon pada tahun 2018 sukses mendapat predikat WBK dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) . “Kita akan proyeksikan 100 UPT Pemasyarakatan sebagai WBK untuk selanjutnya ditingkatkan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) dengan inovasi dari masing-masing satuan kerja di tahun 2019,” ungkap Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, dalam rapat pembahasan penyusunan buku saku pedoman pembentukan WBK untuk satuan kerja UPT Pemasyarakatan, Rabu (9/1). Utami optimis hal itu dapat segera diwujudkan segera dengan mempersiapkan

Ditjen PAS Siapkan 100 UPT Pemasyarakatan Raih Predikat WBK di Tahun 2019
Jakarta, INFO_PAS - Direktorat Jenderal Pemasyaakatan (Ditjen PAS) menyiapkan 100 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  di tahun 2019. Sebelumnya, enam UPT Pemasyarakatan, yakni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Lapas Salemba, Lapas Perempuan Malang, Lapas Perempuan Semarang, Lapas Metro Lampung, dan Rumah Tahanan Negara Cirebon pada tahun 2018 sukses mendapat predikat WBK dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) . “Kita akan proyeksikan 100 UPT Pemasyarakatan sebagai WBK untuk selanjutnya ditingkatkan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) dengan inovasi dari masing-masing satuan kerja di tahun 2019,” ungkap Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, dalam rapat pembahasan penyusunan buku saku pedoman pembentukan WBK untuk satuan kerja UPT Pemasyarakatan, Rabu (9/1). Utami optimis hal itu dapat segera diwujudkan segera dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia, memaksimalkan sarana dan prasaranana, serta penerapan regulasi dengan baik. “Tingkatkan layanan dengan optimal dan kedepankan penerapan layanan berbasis teknologi informasi sebagai wujud pelaksanaan e-gov,” sambungnya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Ditjen PAS, Harun Sulianto, berharap momen pertemuan tersebut bukan sekedar brain storming pembuatan buku saku, namun penentuan strategi pembentukan Satuan Kerja WBK/WBBM bagi UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia untuk tahun 2019. “Penyusunan buku ini sangat penting sebagai pedoman dan panduan pembentukan satuan kerja WBK di daerah. Dengan adanya buku panduan ini, maka dapat mempermudah Ditjen PAS segera menjangkau UPT Pemasyarakatan yang jumlahnya tidak sedikit dan tersebar di seluruh Indonesia,” ucap Harun. Ia juga menambahkan perlu dilakukan mentoring dan pengawasan bagi UPT-UPT Pemasyarakatan yang akan segera diusulkan sebagai WBK dari enam UPT yang telah berhasil mendapatkan predikat tersebut dari KemenpanRB. “Enam UPT yang telah berhasil sebagai WBK dapat dijadikan contoh dan harus memberikan mentoring bagi 100 UPT yang kita proyeksikan untuk mendapatkan predikat yang sama di tahun 2019,” pungkas Harun.  

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0