Ditjen PAS Uji Beban Kerja PK di 3 Wilayah
Jakarta, INFO_PAS – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan uji beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di tiga wilayah, yakni Jakarta, Makassar, dan Yogyakarta. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 4 dan 8-10 Agustus 2016 itu bertujuan untuk memetakan volume dan beban kerja guna menentukan angka kredit jabatan PK. Pelaksanaan pertama telah berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Salemba pada Kamis (4/8) lalu. Pesertanya adalah PK dari wilayah DKI Jakarta, Bogor, Serang, serta perwakilan Ditjen PAS. “Diharapkan kegiatan ini mampu memberikan gambaran pemetaan beban kerja di wilayah dengan jumlah klien yang tertinggi,†harap Direktur Bimbinan Kemasyarakatan dan Pengantasan Anak, Djoko Setiono, saat membuka kegiatan di Jakarta. Pada pelaksanaan uji beban kerja PK di Yogyakarta, Selasa (9/8) hadir memberikan arahan dan membuka acara adalah Sekretaris Ditjen PAS, Sri Puguh Budi Utami. Hadir pula Direktur Jabatan
Jakarta, INFO_PAS – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan uji beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di tiga wilayah, yakni Jakarta, Makassar, dan Yogyakarta. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 4 dan 8-10 Agustus 2016 itu bertujuan untuk memetakan volume dan beban kerja guna menentukan angka kredit jabatan PK.
Pelaksanaan pertama telah berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Salemba pada Kamis (4/8) lalu. Pesertanya adalah PK dari wilayah DKI Jakarta, Bogor, Serang, serta perwakilan Ditjen PAS. “Diharapkan kegiatan ini mampu memberikan gambaran pemetaan beban kerja di wilayah dengan jumlah klien yang tertinggi,†harap Direktur Bimbinan Kemasyarakatan dan Pengantasan Anak, Djoko Setiono, saat membuka kegiatan di Jakarta.
Pada pelaksanaan uji beban kerja PK di Yogyakarta, Selasa (9/8) hadir memberikan arahan dan membuka acara adalah Sekretaris Ditjen PAS, Sri Puguh Budi Utami. Hadir pula Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pramono Widyo Utomo, serta Kepala Bidang Jabatan Fungsional Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Aba Subagja.
[caption id="attachment_40052" align="alignleft" width="300"]
uji beban kerja PK di Yogya[/caption]
Adapun pesertanya berasal dari PK balai pemasyarakatan (bapas) wilayah Yogyakarta, Surakarta, Magelang, Semarang, Wonosari, dan Purwokerto. “Pekerjaan PK adalah menegakkan keadilan yang membutuhkan kemtangan berpikir. PK sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mendorong semangat keadilan. Cerdas memahami tuntutan masyarakat adalah peran strategis PK adalah untuk mendukung pembinaan,†tegas Utami.
Pada kesempatan yang sama, Pramono Widyo Utomo dari BKN menginatkan bahwa biroktasi yang kaya fungsi dan bukanlagi struktur merupakantujuan pengembangan jabatan ASN sesuai Undang-Undnag No. 5 Tahun 2014,†tuturnya.
Seluruh peserta yang hadir sangat antusias dan sungguh sungguh saat mengisi kuesioner beban kerja yang berisi pemetaan volume dan waktu kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan PK dalam periode satu tahun terakhir.
“Kami berharap jabatan fungsional PK dapat terwujud agar jenjang karir kami lebih pasti dan kelas jabatan pun bisa setara dengan jabatan fungsional tertentu lainnya seperti dokter dan perawat yang dapat mencapai hingga jenjang utama atau setara dengan jabatan pimpinan tinggi,†harap Sutria, PK asal Bapas Wonosari.
Pada hari yang sama, uji beban kerja PK juga berlangsung di Makassar. Pesertanya berjumlah 30 PK dan jabatan fungsional umum yang memiliki keterkaitan tugas dengan bimbingan kemasyarakatan. (Baca: Uji Beban Kerja Tingkatkan Kinerja PK Bapas).
Â
Â
Kontributor: Nasirudin Acil
uji beban kerja PK di Yogya[/caption]
Adapun pesertanya berasal dari PK balai pemasyarakatan (bapas) wilayah Yogyakarta, Surakarta, Magelang, Semarang, Wonosari, dan Purwokerto. “Pekerjaan PK adalah menegakkan keadilan yang membutuhkan kemtangan berpikir. PK sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mendorong semangat keadilan. Cerdas memahami tuntutan masyarakat adalah peran strategis PK adalah untuk mendukung pembinaan,†tegas Utami.
Pada kesempatan yang sama, Pramono Widyo Utomo dari BKN menginatkan bahwa biroktasi yang kaya fungsi dan bukanlagi struktur merupakantujuan pengembangan jabatan ASN sesuai Undang-Undnag No. 5 Tahun 2014,†tuturnya.
Seluruh peserta yang hadir sangat antusias dan sungguh sungguh saat mengisi kuesioner beban kerja yang berisi pemetaan volume dan waktu kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan PK dalam periode satu tahun terakhir.
“Kami berharap jabatan fungsional PK dapat terwujud agar jenjang karir kami lebih pasti dan kelas jabatan pun bisa setara dengan jabatan fungsional tertentu lainnya seperti dokter dan perawat yang dapat mencapai hingga jenjang utama atau setara dengan jabatan pimpinan tinggi,†harap Sutria, PK asal Bapas Wonosari.
Pada hari yang sama, uji beban kerja PK juga berlangsung di Makassar. Pesertanya berjumlah 30 PK dan jabatan fungsional umum yang memiliki keterkaitan tugas dengan bimbingan kemasyarakatan. (Baca: Uji Beban Kerja Tingkatkan Kinerja PK Bapas).
Â
Â
Kontributor: Nasirudin Acil
What's Your Reaction?
