Ditjen PAS Siap Dukung Kemenkumham Bangun Zona Integritas WBK/WBBM 2018

Share:

Jakarta, INFO_PAS – Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mardjoeki, serukan jajaran Pemasyarakatan tingkatkan layanan kepada masyarakat untuk dukung wujudkan pembangunan zona integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Menurutnya, zona integritas itu dapat dilaksanakan secara menyeluruh dengan penataan sistem manajemen dan transparansi akuntabilitas yang baik.

“Kita harus menyamakan pandangan dan sepakat untuk merubah mindset membentuk zona integritas menuju WBK dan WBBM,” ujar Mardjoeki dalam kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 2018, Selasa (6/3) di Graha Bhakti Pemasyarakatan, Jakarta.

“Ini komitmen kita di tahun 2018, melakukan perubahan manajemen bebas dari korupsi serta birokrasi bersih dan melayani,” tambahnya.

Hadir dalam pertemuan itu Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto, Inspektur Jenderal Kemenkumham, Aidir Amin Daud, Staf Ahli Menkumham Bidang Ekonomi, Asep Kurnia, Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara, jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan 19 perwakilan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakat dari beberapa wilayah di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Bambang Rantam berpesan agar jajaran Pemasyarakata sebagai bagian dari Kemenkumham harus menguatkan lima area perubahan untuk wujudkan WBK dan WBBM, yakni melakukan perubahan mindset dan manajemen karena menurutnya apapun terobosan yang akan dilakukan harus didahului dengan merubah mindset, semangat, cara berfikir, dan cara bekerja.

Selanjutnya, ujar Bambang, adalah peningkatan dan perubahan manajemen sumber daya manusia, melaksanakan perubahan manajemen kelembagaan, serta birokrasi yang lebih efektif. Ia menerangkan bahwa manajemen kelembagaan yang baik harus difokuskan hingga ke tingkat paling bawah. Tak ketinggalan, ketatalaksaan harus disepakati dan mulai ditentukan standarnya dalam manajemen birokrasi serta penguatan pengawasan yang berjalan secara terus menerus.

“Harus dikuatkan pengawasan agar ketatalaksanaan dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan Kemenkumham menuju WBK/WBBM,” tandasnya.

Lebih lanjut, Bambang menerangkan bahwa indikator hasil dari WBK dan WBBM adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya zona integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Ditjen PAS Siap Dukung Kemenkumham Bangun Zona Integritas WBK/WBBM 2018 | INFO_PAS | 4.5

Berita Lainnya