Enam Bulan di Penjara, Edi Rustandi Ajukan Asimilasi

Ingin Kembali Jadi Pengacara TANJUNGPINANG – Pengacara kondang Tanjungpinang Edi Rustandi selaku terpidana perkara penggunaan surat tanah palsu milik PT Terira Pratiwi Development (TPD) di Dompak masih bersemangat melakukan rutinitasnya sebagai penegak hukum. Selama di tahanan, ia melakukan beragam bentuk kegiatan positif yang bermanfaat bagi warga binaan lainnya di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Tanjungpinang. Edi Rustandi pun berencana akan mengurus asimilasi agar dirinya dapat menjalani aktivitas bekerja di tengah-tengah masyarakat. Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Tanjungpinang, Kunrat Kusmiri mengatakan, asimilasi tersebut diakuinya sedang dalam masa kepengurusan. “Benar, ia mengajukan asimilasi. Beliau sudah memenuhi persyaratan. Sudah menjalani sebagian masa hukuman. Berperilaku baik. Nanti pengaturan asimilasinya tunggu izin dari Kanwil Kemenkumham (Kepri),” ujarnya. Yang mengurus asimilasi Edi Rustandi pihak ketiga. Pihak

Enam Bulan di Penjara, Edi Rustandi Ajukan Asimilasi
Ingin Kembali Jadi Pengacara TANJUNGPINANG – Pengacara kondang Tanjungpinang Edi Rustandi selaku terpidana perkara penggunaan surat tanah palsu milik PT Terira Pratiwi Development (TPD) di Dompak masih bersemangat melakukan rutinitasnya sebagai penegak hukum. Selama di tahanan, ia melakukan beragam bentuk kegiatan positif yang bermanfaat bagi warga binaan lainnya di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Tanjungpinang. Edi Rustandi pun berencana akan mengurus asimilasi agar dirinya dapat menjalani aktivitas bekerja di tengah-tengah masyarakat. Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Tanjungpinang, Kunrat Kusmiri mengatakan, asimilasi tersebut diakuinya sedang dalam masa kepengurusan. “Benar, ia mengajukan asimilasi. Beliau sudah memenuhi persyaratan. Sudah menjalani sebagian masa hukuman. Berperilaku baik. Nanti pengaturan asimilasinya tunggu izin dari Kanwil Kemenkumham (Kepri),” ujarnya. Yang mengurus asimilasi Edi Rustandi pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa saja kantor pengacara. Jika asimilasi Edi Rustandi dikabulkan, maka dia tidak boleh bekerja di kantornya sendiri. Edi masih bisa sebagai pengacara di kantor advokat yang lain.Selama asimilasi, Edi bisa keluar tahanan di pagi hari untuk bekerja di luar tahanan. “Sorenya pulang dan kembali menginap di Rutan. Di dalam rutan saja, dia sudah membuka konsultasi hukum gratis. Banyak warga binaan yang suka bertanya tentang hukum kepadanya,” ungkap Kunrat. Asimilasi sendiri dijelaskannya merupakan proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 peraturan menteri hukum dan ham RI.M.01.PK.04.10.Tahun 2007 Tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tanjungpinang, H Iwan Kesuma Putra juga menerangkan hal yang sama. Bahwa semangat Edi Rustandi yang ingin tetap menjalani karirnya sebagai penegak hukum masih merupakan haknya sebagai warga negara. Bahkan Iwan juga menegaskan terkait status karir advokat Edi Rustandi yang selama ini sering diberitakan media telah berakhir adalah tidak benar. “Edi Rustandi masih tercatat sebagai Advokat Peradi DPC Tanjungpinang. Untuk asimilasi itu saya kira sudah merupakan hak seluruh narapidana yang memenuhi persyaratan untuk diberikannya izin tersebut. Mengenai singgungan atas berakhirnya karir Edi Rustandi itu saya kira tidak etis untuk dikomentari ya. Saya tegaskan Edi Rustandi sampai saat ini masih berstatus sebagai Advokat,” terang Iwan, Sabtu (18/10) kemarin. Sebelumnya, putusan terkait perkara Edi Rustandi telah incrah. Mahkamah Agung (MA) juga telah menolak kasasi yang diajukan Ketua LBH Indra Sakti tersebut. Majelis hakim dengan ketua Dr Salman Luthan SH MH dengan anggota Dr HM Syarifudin SH MH dan Dr H Margono SH Mhum MM dalam Putusan Nomor 872 K/Pid/2014, tertangal 9 September 2014, menyatakan menolak kasasi terdakwa Edy Rustandi.Keputusan ini menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Riau Nomor 72/PID.B/2014/PTR, yang menghukum Edi Rustandi 2 tahun penjara, karena terbukti menggunakan surat palsu sesuai pasal 263 ayat 2 KUHP. Diterangkannya, dalam perkara tersebut, perbuatan Edi dinyatakan terbukti memenuhi unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP ayat 2. Sebelumnya Edi divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara oleh PN Tanjungpinang, Rabu (5/3) lalu. Namun Majelis Hakim PT Riau berpendapat lain, dalam amar putusan Nomor 72/PID.B/2014/PTR itu.Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Tanjungpinang, Kunrat Kasmiri menerangkan sudah menerima putusan MA mengenai hukuman selama 2 tahun penjara atas terdakwa Edi Rustandi, sekitar dua minggu lalu. “Oh iya Edi Rustandi upaya hukumnya ditolak MA. Hukumannya selama dua tahun penjara,” kata Kunrat.Edi Rustandi diketahui baru menjalani hukuman 6 bulan.   Sumber: https://tanjungpinangpos.co.id

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0