Latar Belakang

Latar belakang Reformasi Birokrasi secara Umum  :

1. Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini
2. Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik
3. Tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan
4. Tingkat transparansi dan akuntabilitas biro pemerintahan yang masih rendah
5. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah

Tujuan

Tujuan umum Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ditujukan untuk membangun/membentuk Postur dan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan :

1.  Integritas tinggi yaitu perilaku pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang Kemampuan memberikan pelayanan yang prima yaitu kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak positif dari hasil kerja birokrasi yang profesional, berdedikasi dan memiliki standar nilai moral yang tinggi pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan masyarakat

2. Senantiasa dalam bekerja menjaga sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas (kejujuran, kesetiaan, komitmen) serta menjaga keutuhan pribadi

3.  Produktivitas tinggi dan bertanggung jawab yaitu hasil optimal yang dicapai oleh pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dari serangkaian program kegiatan yang inovatif, efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang ada serta ditunjang oleh dedikasi dan etos kerja yang tinggi

Tujuan khusus Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah untuk membangun/membentuk :

1.  Birokrasi yang bersih yaitu birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bekerja atas dasar aturan dan nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindakan penyimpangan dan perbuatan tercela (mal-administrasi) seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.  Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif
yaitu birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga dan biaya).

3.  Birokrasi yang transparan yaitu birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

4. Birokrasi yang melayani masyarakat yaitu birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik.

Sasaran

Sasaran Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) serta sistem manajemen. Secara khusus, sasaran yang ingin dicapai mencakup berbagai segi yaitu :

1.  Kelembagaan (organisasi), dengan membentuk Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right size)

2.  Budaya organisasi, dengan membentuk Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang profesional dan memilki kinerja yang tinggi

3.  Ketatalaksanaan, dengan membangun sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, sesuai dengan prinsip prinsip good governance.

4.  Regulasi dan deregulasi, dengan menciptakan birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menjalankan regulasi dan deregulasi secara lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

5.  Sumber daya manusia, dengan menciptakan SDM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, sejahtera dan terhormat.

1. Arahan Strategis
2. Penataan Organisasi
3. Penataan Sistem
4. Penataan Sistem Manajemen SDM
5. Penguatan Unit Organisasi
6. Penataan Tata Laksana
7. Pengawasan Internal
8. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
9. Manajemen Perubahan