Halaman Depan - Direktorat Jendral Pemasyarakatan

Cipinang, 27 April 2010, Menteri Hukum dan HAM RI Patrialis Akbar, bertempat di Lapas Klas I Cipinang, akan mendeklarasikan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang sekaligus menjadi titik balik Kebangkitan Pemasyarakatan yang Kedua. Hal ini merupakan upaya untuk menjawab tuntutan perubahan paradigma Pemasyarakatan, bukan hanya sebagai tempat pembinaan narapidana, namun juga sekaligus mengubah ”mindset” para petugasnya sebagai insan pelayan kebutuhan masyarakat dalam bidang penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI PENEGAK HUKUM

MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, KEJAKSAAN AGUNG

DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

( MAHKUMJAKPOL ) TAHUN 2010

Selasa, 04 Mei 2010, Presiden SBY membuka Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penegak Hukum antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mahkumjakpol) tahun 2010 di Istana Negara kemarin. Pembukaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penegak Hukum (Rakorgakum) itu di buka oleh Presiden SBY pukul . 10.00 WIB. Pembukaan tersebut di hadiri oleh Ketua Mahkamah agung Arifin Tumpa, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Ketua Kejaksaan Agung Hendarman Supanji dan Kapolri Bambang Hendarso Danuri. Rapat Rakorgakum selain di hadiri oleh para Petinggi Negara rapat tersebut juga di hadiri oleh para Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Ka.Polda seluruh Indonesia, mereka jugalah yang menjadi peserta Rakorgakum yang di selenggarakan di Hotel Aryaduta selama satu hari penuh. Dalam pembukaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penegak Hukum banyak pesan Presiden di dalam pidatonya untuk para penegak hukum kita.