Ini Runutan Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat Hartati Murdaya

Jakarta - Pemberian pembebasan bersyarat (PB) Hartati Murdaya menjadi polemik. Kementerian Hukum dan HAM menyatakan proses pemberian PB tersebut sudah sesuai prosedur. Kemenkumham melalui Dirjen Permasyarakatan (PAS) mengirimkan surat rekomendasi usulan PB Hartati Murdaya kepada KPK. Berdasarkan Surat Edaran Menteri tanggal 4 Juni 2014, jika dalam 12 hari penegak hukum tidak memberi jawaban maka PB akan tetap diberikan. "Kami mencoba menerapkan PP No 99 tahun 2012 yang selama ini dianggap memicu terjadi kurangnya hak. Kami akhirnya berdiskusi dengan seluruh Dirut di permasyarakatan sehingga berpendapat perlu penegasan waktu bagi permintaan rekomendasi," ujar Dirjen PAS Handoyo Sudrajat di Kantor Kemenkumham, Jl. HR Rasuna Said, Rabu (3/9/2014). Adapun pemberian PB menurut Handoyo sebagai antisipasi pemberiaan remisi khusus. Seperti saat HUT Kemasyarakatan, Idul Fitri, dan HUT RI. Menurut Handoyo PB Hartati telah dilakukan sesuai prosedur. Adapun rinciannya

Ini Runutan Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat Hartati Murdaya
Jakarta - Pemberian pembebasan bersyarat (PB) Hartati Murdaya menjadi polemik. Kementerian Hukum dan HAM menyatakan proses pemberian PB tersebut sudah sesuai prosedur. Kemenkumham melalui Dirjen Permasyarakatan (PAS) mengirimkan surat rekomendasi usulan PB Hartati Murdaya kepada KPK. Berdasarkan Surat Edaran Menteri tanggal 4 Juni 2014, jika dalam 12 hari penegak hukum tidak memberi jawaban maka PB akan tetap diberikan. "Kami mencoba menerapkan PP No 99 tahun 2012 yang selama ini dianggap memicu terjadi kurangnya hak. Kami akhirnya berdiskusi dengan seluruh Dirut di permasyarakatan sehingga berpendapat perlu penegasan waktu bagi permintaan rekomendasi," ujar Dirjen PAS Handoyo Sudrajat di Kantor Kemenkumham, Jl. HR Rasuna Said, Rabu (3/9/2014). Adapun pemberian PB menurut Handoyo sebagai antisipasi pemberiaan remisi khusus. Seperti saat HUT Kemasyarakatan, Idul Fitri, dan HUT RI. Menurut Handoyo PB Hartati telah dilakukan sesuai prosedur. Adapun rinciannya sebagai berikut: 1. Hartati ditahan sejak 12 September 2013 dengan vonis 2 tahun 8 bulan. Masa sepertiga hukuman jatuh pada 29 Juli 2013, setengah hukuman pada 10 Januari 2014, sedangkan 2/3 nya pada 19 Juni 2014. Masa ekspirasi (bebas murni) jatuh      pada 10 Mei 2015. 2. Usulan pemberian PB sejak dari sidang tim Rutan Pondok Bambu kemudian usulan dikirimkan kepada Kantor Wilayah dan setelah melalui evaluasi diusulkan kepada Dirjen PAS. 3. Tanggal 26 Juni tim pengamat melaksanankan sidang terhadap usulan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan mutasi narapidana, salah satunya membahas tentang PB Hartati. 4. Tanggal 30 Juni 2014 Dirjen PAS meminta surat permintaan rekomendasi asimilasi atas nama Hartati dan 5 orang lainnya. 5. Tanggal 17 Juli 2014, 3 minggu setelah permintaan rekomendasi, Dirjen PAS meneruskan usulan ke Menkumham dan mendapat SK persetujuan pada 23 Juli 2014. 6. Berdasarkan hitungan Dirjen PAS hak atas PB Hartati sudah muncul per 16 Juli 2014. 7. Tanggal 12 Agustus Dirjen PAS menerima jawaban penolakan rekomendasi dari KPK. "Ketika ini sudah berjalan, kami menerima jawaban dari KPK bahwa KPK tidak dapat mengeluarkan rekomendasi karena JPU KPK tidak pernah mengajukan Hartati Mudaya sebagai Justice Collaborator," tutup Handoyo.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0