Irwil II Kemenkumham Dorong Lapas Gunung Sindur Raih WBK

Bogor, INFO_PAS - Inspektur Wilayah II Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Tholib, mendorong Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Hal ini disampaikannya dalam acara Penguatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Zona Integritas menuju WBK / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani serta Pengadaan Barang dan Jasa Kemenkumham Tahun 2019 di ruang rapat Lapas Gunung Sindur, Kamis (8/8). Selanjutnya, Tholib menjelaskan mengenai arti penting Reformasi Birokrasi dimulai dengan paparan pidato Presiden terpilih, Joko Widodo, mengenai visi indonesia maju, antara lain Reformasi Birokrasi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Belanja Negara. “Kunci pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditataran UPT adalah terwujudnya Zona Integriras dan WBK, yaitu dengan terus meningkatkan kinerja dan kualitas mutu pelayanan publik dengan selalu mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan yang merupakan salah satu penilaian penting,” uajr Tholib. Selanjutnya, ia menjelaskan mengenai maksud pembangunan Zona Integritas mewujudkan WBK. Ada enam area perubahan ditingkat UPT, antara lain mental aparatur, tata laksana, sumber daya manusia, akuntabilitas, dan pelayanan publik. "Jadikan kantor senyaman mungkin, masyarakat merasa nyaman, dan menjadi pelayan yang baik," pesan Tholib. [caption id="attachment_83024" align="aligncenter" width="300"] penguatan Irwil II[/caption] Pada kesempatan yang sama, Kepala Lapas Gunung Sindur, Sopiana, menyampaikan pihaknya terus berbenah menuju Zona Intergritas dan WBK. Selama enam bulan kualitas pelayanan public pun terus ditingkatkan, mulai dari layanan kunjungan, ruang bermain anak, swafoto, sawung self service, prosesi membasuh kaki orang tua bagi yang mengusulkan program integrasi, gerobak perpustakaan, ruang video call, dan lainnya. "Pembinaan intensif terus dilakukan. Yang kali pertama mendapat pembinaan adalah petugas dari semua lapisan. Pembinaan tidak hanya sekali atau dua kali, tapi berkelanjutan agar setiap petugas memahami tugas pokok dan fungsinya," ucap Sopiana. Ia menguraikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berupa pemberian kepastian semua yang menjadi hak dan kewajiban. “Setiap WBP harus tahu bahwa pemberian remisi, mutasi kamar, dan pelbagai pelayanan lainnya tanpa biaya alias gratis,” tambah Sopiana. Tak hanya dihadiri jajaran Lapas Gunung Sindue, penguatan tersebut juga diikuti Kepala Rumah Tahanan Negara Gunung Sindur, Agus Salim, serta pejabat struktural dan petugas dari kedua UPT Pemasyarakaan tersebut.       Kontributor: Alif Arjuli