Jajaran Bapas Yogya Hadiri Penguatan Menkumham tentang WBK/WBBM

Share:

Yogyakarta, INFO_PAS – Empat pejabat struktural dan enam Aparatur Sipil Negara (ASN)  Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta mengikuti penguatan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Besih Melayani (WBBM) oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly, dalam rangka membangun Zona Integritas di Jajaran kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini digelar di Aula Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (23/4).

“Pengarahan Menkumham menambah semangat dalam mewujudkan zona integritas menuju WBK/WBBM serta dalam menghadapi tantangan dan mengembangkan diri,” ungkap Sekar, salah satu perwakilan Bapas Yogyakarta.

Tak hanya Menkumham, acara tersebut turut dihadiri oleh Bambang Rantam S. selaku Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Aidir Amin Daud selaku Inspektur Jenderal Kemenkumham, Krismono, selaku Kepala Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta, Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham, jajaran di lingkungan Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Calon ASN angkatan tahun 2018.

penguatan WBK/WBBM oleh Menkumham

Tahun ini, terdapat 10 satuan kerja (satker) di Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta yang diusulkan menjadi satuan kerja, yakni Kanwil Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta, Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Bapas Kelas I Yogyakarta, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Yogyakarta, Rutan Kelas IIB Bantul, dan Rutan Kelas IIB Wates.

Adapun Kemenkumham  menargetkan 200 satker di seluruh Indonesia yang mendapat predikat WBK-WBBM tahun ini. “Dalam mewujudkan zona integritas, tentunya tidak mudah. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pimpinan di kanwil ini. Perlu adanya role model seorang pimpinan yang memiliki konsistensi,” ucap Menkumham.

Ia menekankan seluruh petugas harus menginternalisasi tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Akuntabel dalam melaksanakan tugas sehari-hari, bukan hanya sebagai slogan belaka.  “Pembangunan zona integritas bukan untuk mendapatkan remunerasi, tapi lebih ke prinsip moral untuk memberikan pelayanan publik yang penuh integritas,” tandas Yasonna.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta, Krismono, berujar pembangunan zona integritas adalah untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal, cepat, tepat, dan akuntabel. Untuk itu, pihaknya telah menciptakan inovasi berupa  Sistem Informasi Layanan Terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengakses pelayanan di bidang pemasyarakatan, imgrasi, dan pelayanan Administrasi Hukum Umum.

 

 

Kontributor: Anggrek Anggraeni

Jajaran Bapas Yogya Hadiri Penguatan Menkumham tentang WBK/WBBM | INFO_PAS | 4.5

Berita Lainnya