Kanwil Hukum dan HAM Jabar Tingkatkan Koordinasi & Komunikasi dengan BPKP Jabar

Bandung, INFO_PAS - Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjen PAS) Sri Puguh Budi Utami menggandeng Direktur PLP bidang gakkum dan setlemtertina Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Gilbert untuk memberikan pendampingan pelaksanaan APBN-P Tahun 2016 di Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat, Kamis (22/09). Kegiatan yang bertempat di Aula Kanwil Jabar tersebut diikuti oleh Kadiv Pemasyarakatan, Kadiv Administrasi, serta 14 Kepala Satuan Kerja di Kanwil Hukum dan HAM Jabar.

Sri Puguh mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka pendampingan untuk membangun Lapas Industri di Jabar. Dia menambahkan Pemasyarakatan dapat memproduksi produk-produk untuk kebutuhan sendiri serta masyarakat.

"Pelaksanaan APBN-P dengan pendampingan BPKP diharapkan berjalan lancar sehingga mendorong Lapas Industri menjadi nyata dan mandiri," ujarnya.

[caption id="attachment_41487" align="alignright" width="300"] Kanwil Hukum dan HAM Jabar Tingkatkan Koordinasi & Komunikasi dengan BPKP Jabar

Bandung, INFO_PAS - Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjen PAS) Sri Puguh Budi Utami menggandeng Direktur PLP bidang gakkum dan setlemtertina Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Gilbert untuk memberikan pendampingan pelaksanaan APBN-P Tahun 2016 di Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat, Kamis (22/09). Kegiatan yang bertempat di Aula Kanwil Jabar tersebut diikuti oleh Kadiv Pemasyarakatan, Kadiv Administrasi, serta 14 Kepala Satuan Kerja di Kanwil Hukum dan HAM Jabar.

Sri Puguh mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka pendampingan untuk membangun Lapas Industri di Jabar. Dia menambahkan Pemasyarakatan dapat memproduksi produk-produk untuk kebutuhan sendiri serta masyarakat.

"Pelaksanaan APBN-P dengan pendampingan BPKP diharapkan berjalan lancar sehingga mendorong Lapas Industri menjadi nyata dan mandiri," ujarnya.

[caption id="attachment_41487" align="alignright" width="300"]Sesditjen PAS bersama BPKP dan Kadiv Sesditjen PAS bersama BPKP dan Kadiv[/caption]

Sentara itu Gilbert menjelaskan Kanwil Hukum dan HAM Jabar dapat meminta BPKP perwakilan Jabar untuk membantu dalam pendampingan pelaksanaan APBN-P. Dia berujar bahwa dibutuhkan koordinasi dan komunikasi antar Kemenkumham dan BPKP di tingkat bawah.

"Kami minta BPKP perwakilan Jabar untuk bisa membantu Kumham, dan buat komunikasi dengan group WA (Whatsapp)," pungkasnnya.

Editor: Fariz 

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0