Kemenkumham Gandeng Ombudsman RI dalam Kerja Sama Pengawasan Pelayanan Publik

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggandeng Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) dalam kerja sama untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (24/06). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana menandatangani Nota Kesepahaman antara Kemenkumham dan Ombudsman RI tentang Kerja Sama Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kerja sama perbaikan pelayanan publik ini mencakup penanganan laporan dan tindak lanjut pengaduan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, pemeriksaan tanpa pemberitahuan (sidak), hingga evaluasi terhadap standar pelayanan. Kesepakatan tersebut tercantum dalam Nota Kesepahaman antara Kemenkumham dan Ombudsman RI tentang K

Kemenkumham Gandeng Ombudsman RI dalam Kerja Sama Pengawasan Pelayanan Publik
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggandeng Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) dalam kerja sama untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (24/06). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana menandatangani Nota Kesepahaman antara Kemenkumham dan Ombudsman RI tentang Kerja Sama Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kerja sama perbaikan pelayanan publik ini mencakup penanganan laporan dan tindak lanjut pengaduan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, pemeriksaan tanpa pemberitahuan (sidak), hingga evaluasi terhadap standar pelayanan. Kesepakatan tersebut tercantum dalam Nota Kesepahaman antara Kemenkumham dan Ombudsman RI tentang Kerja Sama Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan langkah kerja sama untuk saling mendukung dan memperkuat fungsi lembaga melalui berbagai kegiatan dan program aksi yang berkelanjutan. Tujuan yang diharapkan adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nota Kesepahaman ini juga diharapkan berdampak positif bagi peningkatan kinerja baik Ombudsman RI dan Kemenkumham. Khususnya Ombudsman RI yang fokus pada upaya-upaya perbaikan pelayanan publik dan aspek pengawasannya. Sumber : http://www.ombudsman.go.id/en/beritaartikel/berita/667-perbaikan-pelayanan-publik-administrasi-hukum-imigrasi-hki-dan-pemasyarakatan-kemenkumham-gandeng-ombudsman-ri.html

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0