KemenkumHAM Sumatera Barat Dorong Wacana Pembangunan Lapas di Mentawai

Share:

Padang, INFO_PAS,- Kepala Divisi Pemasyarakatan Sunar Agus mengatakan bahwa perlu membangun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan  baik lapas maupun rutan di daerah Mentawai.

“Saat ini di Mentawai sudah ada Polres dan Kejari. Namun Pengadilan dan Lapas/Rutan belum ada. Bagi warga Mentawai yang terjerat kasus hukum, akan disidang di Padang dan pembinaannya pun di Lapas Muaro Padang. Ini tentu akan memakan biaya tinggi dan waktu tempuh yang jauh,” ujar Sunar Agus saat tampil sebagai narasumber di RRI Pro1 97.5 MHz bersama Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat Guspardi Gaus, membahas tema, Wacana Pembangunan Lapas di Mentawai, Selasa (09/04).

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Mentawai sudah meminta untuk dibangun Lapas atau Rutan di Mentawai. bahkan Pemda Mentawai siap untuk menyediakan lahan seluas 10 hektar. Namun sampai saat ini, kata Sunar Agus, Pemda Mentawai belum menyerahkan hibah tersebut kepada Kemenkum HAM Sumbar. “Jika hibah tersebut sudah ada, maka akan kami teruskan ke Menteri  Hukum dan HAM di Jakarta,” kata Sunar Agus.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar, Guspardi Gaus menyampaikan, Pemda akan melakukan kajian dan analisis terkait rencana pembangunan Lapas di Mentawai. Bisa saja nantinya Lapas yang akan dibangun di Mentawai itu Lapas khusus, misalnya untuk narkoba.

Sunar agus menyambut baik dukungan dari Pemda terhadap rencana pembangunan Lapas di Mentawai ini. Dia mengatakan, untuk jangka pendek memang pembangunan Lapas baru salah satu solusi untuk mengurangi over cowded yang terjadi saat ini.

Namun di negara-negara maju, lanjutnya, Lapas sudah mulai ditinggalkan. “Kita harus mendorong agar masyarakat untuk tidak suka tidur di Lapas, karena apakah kita mau tiap tahun membangun Lapas. Membangun Lapas itu membutuhkan biaya yang besar, lebih baik anggaran untuk membangun Lapas itu dialihkan ke sektor-sektor lain,” katanya.

“Misalnya  kami baru saja membangun Lapas baru, itu ada Lapas Dhamasraya, Lapas Khusus Narkotika, dan juga Rutan di Padang. Namun kondisinya saat ini sudah overcowded,” lanjut Sunar Agus.

Kadivpas menyampaikan, bahwa saat ini hampir semua Rutan dan Lapas sudah over crowded yang menyebabkan kesulitan dalam pembinaan. Karena itu ia bermohon kepada para penegak hukum, jika menangani kasus yang memiliki potensi selesai tanpa berujung di Lapas/Rutan, selesaikan saja dengan pendekatan selain pidana penjara.***

KemenkumHAM Sumatera Barat Dorong Wacana Pembangunan Lapas di Mentawai | INFO_PAS | 4.5

Berita Lainnya