Kepala daerah harus ikut terlibat membina narapidana di lembaga pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Selasa (20/08) malam meminta Menteri Dalam Negeri untuk memerintahkan semua kepala daerah agar ikut intervensi membina narapidana di setiap lembaga pemasyarakatan sebagai terobosan mengurangi gejolak sosial di kemudian hari. “Kepala daerah bisa memerintahkan satuan kerja perangkat daerah berkait untuk terlibat membina narapidana agar mereka mendapat nilai tambah ketrampilan selama menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan,” ujar Direktur Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ajub Suratman kepada Yustisi.com, semalam menyikapi semaraknya kerusuhan di dalam lembaga pemasyarakatan belakangan ini. Wakil Bupati Tulang Bawang, Lampung, Heri Wardoyo, mendukung gagasan ini. Menurutnya, melibatkan kepala daerah dalam membina narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan adalah terobosan brilian yang harus diapresiasi. “Kami pada prinsipnya siap terlibat membina asal sudah mend

Kepala daerah harus ikut terlibat membina narapidana di lembaga pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Selasa (20/08) malam meminta Menteri Dalam Negeri untuk memerintahkan semua kepala daerah agar ikut intervensi membina narapidana di setiap lembaga pemasyarakatan sebagai terobosan mengurangi gejolak sosial di kemudian hari. “Kepala daerah bisa memerintahkan satuan kerja perangkat daerah berkait untuk terlibat membina narapidana agar mereka mendapat nilai tambah ketrampilan selama menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan,” ujar Direktur Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ajub Suratman kepada Yustisi.com, semalam menyikapi semaraknya kerusuhan di dalam lembaga pemasyarakatan belakangan ini. Wakil Bupati Tulang Bawang, Lampung, Heri Wardoyo, mendukung gagasan ini. Menurutnya, melibatkan kepala daerah dalam membina narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan adalah terobosan brilian yang harus diapresiasi. “Kami pada prinsipnya siap terlibat membina asal sudah mendapat payung hukum dari kementerian,” ujarnya. Katanya, sudah selayaknya kepala daerah melalui satuan kerja perangkat daerah ikut berperan membina narapidana agar mereka memiliki bekal hidup selepas keluar dari lembaga pemasyarakatan. Menurut Ajub, peran serta kepala daerah membina narapidana sangat mendesak mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk membina narapidana secara maksimal yang kian waktu kian bertambah banyak jumlahnya. Katanya, kepala daerah bisa memerintahkan satuan kerja perangkat daerah berkait untuk masuk ke lembaga pemasyarakatan memberi nilai tambah terhadap ketrampilan narapidana agar mereka menjadi manusia seutuhnya baik selama di penjara maupun selepas dari penjara. Pengamat hukum dari Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK), Ery Setyanegara menambahkan, gagasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan melibatkan kepala daerah membina narapidana menjadi terobosan paling penting di tengah-tengah krisis sosial yang belakangan ini menimpa lembaga pemasyarakatan. “Saya melihat bahwa keterlibatan kepala daerah ini akan membantu kinerja lembaga pemasyarakatan ke depan. Selain memberi nilai tambah kepada narapiadan sebagai manusia seutuhnya, keterlibatan kepala daerah ini juga bisa mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dalam menyediakan anggaran mengurus narapidana,” katanya. Ery melihat, lembaga pemasyarakatan sudah tidak mungkin membina narapidana sendirian, apalagi dengan keterbatasan anggaran yang ada. Lembaga ini harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah. “Atau bila perlu Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan ini dijadikan badan sendiri di bawah kontrol Presiden, seperti Badan Nasional Narkotika. Lebih mantab itu,” ujar Ery. Menurut catatan Yustisi.com, jumlah narapidana sekarang mencapai 144.953 orang, sedangkan daya tampung lembaga pemasyarakatan hanya 90-an ribu orang. Penumpukan narapiadan paling besar ada di lembaga pemasyarakatan seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Menurut data situs Direktorat Jenderal Lembaga Pemasayarakatan, kelebihan daya tampung terjadi di 29 dari 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artinya, hanya sembilan kantor wilayah yang memiliki lembaga pemasyarakatan memadai untuk menampung narapidana atau tahanan. “Situasi di lembaga pemasyarakatan sekarang ini bisa saya ibaratkan seperti ikan sarden dalam kaleng. Berdempetan gak karuan,” tambah Ery Setyanegara. Sumber : http://yustisi.com/2013/08/kepala-daerah-harus-ikut-terlibat-membina-narapidana-di-lembaga-pemasyarakatan/  

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0