Kerja Belum Selesai, Ayo Kerja Keras, Lebih Keras dan Lebih Keras Lagi

Share:

Jakarta, INFO_PAS – Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Hamonangan Laoly ajak seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) terus meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi dan selalu menjaga performa terbaik menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia di  tahun 2017.

“Kinerja baik dan prestasi harus terus ditingkatkan dengan tetap merapatkan barisan seluruh jajaran KemenkumHAM bersinergi memberikan layanan terbaik dan menjamin kepastian hukum untuk masyarakat,” ujar Yasonna dalam acara Refleksi Kinerja Tahun 2016 Kementerian Hukum dan HAM RI, Kamis (29/12).

“Kerja belum selesai, tantangan semakin berat. Ayo kerja keras, lebih keras dan lebih keras lagi, hight activityfor high performace guna wujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif),” ucapnya membakar semangat jajarannya untuk menyambut tahun 2017 dengan kinerja lebih baik lagi.

Sebagai organisasi dengan cakupan tugas dan fungsi yang sangat luas, KemenkumHAM memiliki peran strategis dan tanggung jawab yang besar. Selama tahun 2016 banyak yang telah dilakukan oleh KemenkumHAM dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, itu semua tidak terlepas dari kerjasama dan sinergitas yang luar biasa dari seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

“Banyak yang telah kita kerjakan dengan berbagai macam prestasi yang telah diraih tetapi, masih banyak lagi yang harus kita kerjakan di tahun depan,” ujar Menteri Hukum dan HAM.

Yassona menyatakan kebanggaannya kepada semua jajaran KemenkumHAM yang telah bersama-sama bekerja keras, cerdas dan ikhlas bersinergi memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia melalui KemenkumHAM.

“Kita melewati 2016 dengan sangat baik, semua anggaran yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat waktu untuk membangun layanan hukum menjadi semakin baik,” ucapnya.

Ia menegaskan kinerja dan performa baik KemenkumHAM tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras 43.529 pegawai di 870 satuan kerja yang menjadikan heterogensi tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM(KemenkumHAM) bersinergi hingga menorehkan prestasi yang patut dibanggakan.

Tahun 2016, merupakan tahun kerja keras bagi KemenkumHAM. Khusus di bidang Pemasyarakatan pembangunan layanan berbasis teknologi informasi telah dilaksanakan bagi 203.522 orang narapidana dan tahana,  57.149 orang klien Pemasyarakatan serta barang sitaan dan rampasan negara sebanyak 351.149 barang. Saat ini juga tengan dibangun konektivitas Sistem Administrasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) dengan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) untuk perceparan proses perpanjangan penahananan. Hal itu berjalan bersinergi dengan implementasi pembinaan dan latihan kerja warga binaan pemasyarakatan (WBP), pembinaan keamanan dan ketertiban, perawatan kesehatan rehabilitasi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak di 603 unit pelaksana teknis Pemasyarakatan seluruh Indonesia.

Pemenuhan hak asimilasi warga binaan seperti PB, CB, CMB dan CMK diberikan kepada 53.528 orang WBP. Dilakukan juga penambahan hunian untuk 11.008 orang dalam upaya mengurangi beban over kapasitas pada lapas/rutan dengan menggunakan APBN-P yang tersebar pada 58 satuan kerja. Pembangunan/renovasi lapas Industri di 23 satuan kerja antara lain Percetakan Lapas Sukamiskin, bengkel kerja Lapas Palu, pembangunan sentra kerja produksi Nusakambangan, kawasan pembinaan Lapas Terbuka Kendal serta pemenuhan sarana dan prasarana di 20 satuan kerja lapas/rutan. Sampai saat ini kegiatan tersebut telah dijalankan dengan baik dan tinggal menunggu peresmian untuk dapat segera dimanfaatkan pada tahun 2017.

Selain itu, dilakukan pula penataan dan penyempurnaan kelembagaan, dengan membentuk satuan kerja baru diantaranya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Klas IIB Sentul, Lapas Pemuda Klas III Langkat, Lapas Klas III Sukamara, Rutan Klas IIB Bener Meriah. Demikian pula dengan perubahan Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan Wanita menjadi Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan Perempuan, serta pembentukan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP).

Sekretaris Jenderal KemenkuHAM, Bambang Rantam dalam acara tersebut mengatakan semua hasil kerja di tahun 2016 menjadi bahan evaluasi untuk melangkah di tahun 2017 mewujudkan organisasi kemenkumHAM menjadi lebih baik lagi.

Bambang menuturkan, Hasil kerja keras jajaran Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2016 menjadikan peningkatan opini penilaian terhadap laporan kuangan di kementerian Keuangan dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraph pengecualian menjadi Wajar Tanpa Pengecualian.  “Hal ini juga sekaligus terjadi peningkatan nilai sistem akuntabilitas KemenkumHAM dari B menjadi BB dan nilai implementasi reformasi birokrasi dari 70.03 menjadi 75,18,” pungkas Bambang.

Seiring dengan itu, bambang menerangkan  bahwa pencapaian kinerja dan prestasi jajaran KemenkumHAM yang telah diraih di tahun 2016 menjadi dasar penyesuaian kenaikan tunjangan kinerja Kementerian Hukum dan HAM sebesar 80% ditahun 2017 yang telah diusulkan. ***

Kerja Belum Selesai, Ayo Kerja Keras, Lebih Keras dan Lebih Keras Lagi | INFO_PAS | 4.5

Berita Lainnya