Kesejahteraan Penghuni Lapas Jadi Perhatian Dewan

MedanBisnis - Medan. Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD Medan minta kepada Pemko Medan agar memperhatikan kesejahteraan penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, khususnya kesehatan. Karena dari hasil kunjungan, pihaknya banyak menerima keluhan penghuni Lapas karena tidak mempunyai kartu BPJS. Kondisi akan mempersulit penghuni Lapas saat akan dirujuk ke rumah sakit. "Demikian juga soal makanan, dimana beras dan sayuran yang diberikan kepada mereka sangat jauh dari harapan kesehatan. Ini perlu ada sikap dan tindakan dari Walikota," ujar anggota F-PG DPRD Medan Dra Ainal Mardiah, saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kota Medan 2015, pada rapat paripurna dewan, Senin (25/8). FPG juga meminta kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) agar mengevaluasi rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan Pemko, yang jelas-jelas melanggar aturan seperti belum adanya UKL/UPL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (A

Kesejahteraan Penghuni Lapas Jadi Perhatian Dewan
MedanBisnis - Medan. Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD Medan minta kepada Pemko Medan agar memperhatikan kesejahteraan penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, khususnya kesehatan. Karena dari hasil kunjungan, pihaknya banyak menerima keluhan penghuni Lapas karena tidak mempunyai kartu BPJS. Kondisi akan mempersulit penghuni Lapas saat akan dirujuk ke rumah sakit. "Demikian juga soal makanan, dimana beras dan sayuran yang diberikan kepada mereka sangat jauh dari harapan kesehatan. Ini perlu ada sikap dan tindakan dari Walikota," ujar anggota F-PG DPRD Medan Dra Ainal Mardiah, saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kota Medan 2015, pada rapat paripurna dewan, Senin (25/8). FPG juga meminta kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) agar mengevaluasi rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan Pemko, yang jelas-jelas melanggar aturan seperti belum adanya UKL/UPL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), agar tidak menjadi penerima pasien program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "Kami melihat program ini harus mendapat perhatian serius, karena menyangkut hidup masyarakat miskin," tegas Ainal yang juga Sekretaris Komisi A. Yang terpenting, pihaknya juga meminta agar rumah sakit penerima pasien BPJS yang ada di Kota Medan, jangan selalu berfikir dari segi bisnisnya saja, tapi juga harus berperan aktif dalam segi sosial. Selain itu, kata Ainal, Dinas Kesehatan diminta juga agar menyosialisasikan hak dan kewajiban rumah sakit dan peserta BPJS, sehingga masyarakat pengguna kartu ini lebih mengetahui hak dan kewajibannya. "Rumah sakit mana saja yang dapat menerima pasien program BPJS, dan pasien yang dapat dirujuk ke rumah sakit tersebut seperti apa saja, hal ini perlu disosialisasikan agar diketahui masyarakat," ungkapnya. (irvan sugito) Sumber : medanbisnisdaily.com

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0