Klien Yusril Ingin Jalani Hukuman Sampai Akhir

RMOL.Dari tujuh narapidana yang dimenangkan gugatannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM, ada satu penggugat yang tetap menjalankan masa hukumannya sampai akhir.
Dia adalah Bobby S.H Suhardiman yang merupakan salah satu narapidana kasus suap cek pelawat pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia.
“Satu di antaranya bernama Bobby S.H Suhardiman telah membuat surat pernyataan bahwa akan menjalani pidana sampai habis masa pidananya, yakni 17 April 2012,” kata Kepala Subdit Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Akbar Hadi Prabowo kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Kemenangan t

Klien Yusril Ingin Jalani Hukuman Sampai Akhir
RMOL.Dari tujuh narapidana yang dimenangkan gugatannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM, ada satu penggugat yang tetap menjalankan masa hukumannya sampai akhir.
Dia adalah Bobby S.H Suhardiman yang merupakan salah satu narapidana kasus suap cek pelawat pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia.
“Satu di antaranya bernama Bobby S.H Suhardiman telah membuat surat pernyataan bahwa akan menjalani pidana sampai habis masa pidananya, yakni 17 April 2012,” kata Kepala Subdit Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Akbar Hadi Prabowo kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Kemenangan tujuh narapidana itu setelah Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan Su rat Ke putusan Menkum dan HAM No mor M.HH-07.PK.01.05.04 Ta hun 2011 tertanggal 16 November 2011 tentang pengetatan remisi terhadap narapidana tindak pidana luar biasa korupsi dan teroris bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak dilakukan dengan prosedur yang benar.
Adapun tujuh narapidana yang menjadi pengguggat itu adalah Ahmad Hafiz Zawawi, Bobby S.H Suhardiman dan Hengky Baramuli (ketiganya terpidana kasus cek perjalanan), Hesti Andi Tjahyanto dan Agus Widjayanto Legowo (keduanya terpidana kasus korupsi PLTU Sampi), serta Mulyono Subroto dan Ibrahim (terpidana kasus pengadaan alat Puskesmas keliling di Natuna, Kepri).
Untuk diketahui, atas kemenangan gugatan tujuh narapidana itu, Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin berencana melakukan banding.
Amir menilai, banding ini penting dilakukan mengingat ada kepentingan yang lebih besar. Yaitu, kalau tidak melakukan banding, maka dikhawatirkan akan menimbulkan yurisprudensi.
Menurut Akbar, selain ketujuh narapidana itu sebenarnya ada empat narapidana lagi yang melakukan gugatan serupa ke PTUN Jakarta, dan saat ini proses hukumnya masih berjalan.
“Me re ka masih menggugat SK menteri yang menunda pelaksanaan PB narapidana tipikor,” katanya.
Kuasa hukum tujuh narapidana penggugat moratorium remisi, Yusril Ihza Mahendra mengata­kan, salah satu kliennya Bobby Suhardimn memutuskan untuk menjalankan sisa hukuman­nya, karena pada April depan dia bebas murni.
“Beliau memutuskan demikian karena tidak mau berada dalam pengawasan, makanya ingin te­tap menunggu,” ucapnya.
Setahu dia, selain kliennya memang ada juga yang akan meng gugat kebijakan Kemenkumham itu. Sebagian berasal dari Tangerang, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Cibinong.
Menurut Yusril hal itu tidak perlu dilakukan, karena hanya akan  buang-buang waktu dan tena­ga. Keputusan hakim tentunya akan sama yang telah memenangkan gugatan kliennya.
Bekas Menteri Kehakiman dan HAM ini juga mempersilakan  Menkumham Amir Syamsuddin mengajukan banding atas putusan PTUN itu, tapi tindakan tersebut dinilainya sama saja seperti menjilat ludahnya sendiri.
Dalam satu kesempatan, Menteri Amir Syamsuddin pernah mengatakan tidak akan mengaju­kan banding atas gugatan SK Menkum HAM Nomor M.HH-07.PK.01.05.04 tanggal 16 No­vember 2011.
Yusril membeberkan, di dalam lampiran putusan PTUN itu ada puluhan orang disebutkan namanya. Dari puluhan orang itu hanya tujuh orang yang menggugat minta SK itu dibatalkan.
Hasilnya, PTUN membatalkan SK itu, berarti yang dibatalkan semestinya termasuk pada orang-orang yang masuk dalam lampiran tersebut. Namun, hakim membatasi diri untuk ke tujuh orang itu saja.
Ketika SK ini dibatalkan dan 7 orang yang menggugat dibebaskan sebenarnya. “Kemenkum­ham harus berpikir, karena dalam pengadilan yang diajukan termasuk orang yang ada di lampiran itu, maka mereka juga mestinya dibebaskan juga,” katanya.
Kemenkumham Cuma Modal Nekat  
Syarifuddin Sudding, Anggota Komisi III DPR
Setelah  putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat, sebenarnya berlaku bukan hanya kepada penggugat, melainkan kepada narapidana kasus korupsi lainnya juga.
Sebab, moratorium remisi seperti yang diatur dalam SK Menkum HAM Nomor M.HH-07.­PK.01.05.04 itu diberlakukan bagi keseluruhan narapidana Tipikor.
Pada prinsipnya, semangat memberikan efek jera terhadap koruptor dengan membatasi remisi dan pembebasan bersyarat (PB) itu banyak pihak yang setuju, termasuk saya selaku an gota Komisi III DPR dengan catatan tidak ada Undang-Undang yang dilanggar.
Menurutnya, Menkumham hanya bermodalkan nekat, tanpa melihat rambu, Undang-Undang dan norma hukum sehingga wajar saja kalau PTUN memenang kan gugatan tujuh terpidana kasus korupsi itu.
Yang sangat disayangkan, Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum dari ketujuh narapidana itu dianggap membela koruptor, padahal opini tersebut sangat salah, karena ia hanya mewakili kliennya menggugat kebijakan Kemenkumham itu.
Bila Kemenkumham ingin menerapkan pengetatan remisi dan PB, ada baiknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diubah terlebih dahulu.
Bikin Koruptor Tak Jera
Flora Dianti, Pengamat Hukum UI
Kemenangan gugatan tujuh narapidana atas moratorium remisi dan pembebasan bersyarat, tidak berdampak kepada narapidana tindak pidana korupsi lainnya.
Sebab, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan tujuh narapidana itu bersifat individual final. Artinya putusan itu hanya diberlakukan terhadap yang mengajukan saja.
Tapi para penggugat itu sebaiknya tidak boleh terlalu girang, karena Kemenkumham selaku tergugat akan mengajukan banding. Dengan demikian, mereka harus tetap ditahan karena belum ada putusan kekuatan hukum tetap.
Sebenarnya keberadaan remisi dan pembebasan bersyarat bisa menjadi pemicu berkembang­nya tindak pidana korupsi. Ini juga yang membuat koruptor tidak jera.
Makanya, banyak kalangan berharap, koruptor diberikan perlakuan khusus ketimbang pelaku kejahatan lainnya, karena korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa.
Untuk mewujudkan itu, perlu dipikirkan perangkat hukum dan aturan yang bersinergi agar bi­sa lebih efektif dalam memberikan efek jera. [Harian Rakyat Merdeka]
 

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0