Komnas HAM: Pilpres Tak Ramah Pada Kelompok Rentan

Jakarta - Menyambut Pilpres 9 Juli mendatang, Komnas HAM melakukan pemantauan terhadap tiga kelompok rentan di 13 provinsi di Indonesia. Hasilnya, Komnas HAM menilai penyelenggara pemilu belum memperlakukan kelompok rentan seperti masyarakat umum.   13 Provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta (Jabodetabek), Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, NTT, dan Maluku.   "Komnas HAM berkesimpulan bahwa perspektif penyelenggara pemilu terhadap kelompok rentan itu belum menjadi mindset," ujar Koordinator Pemantauan Piplres Komnas HAM, Manager Nasution. pada konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).   Jumlah kelompok rentan yang cukup banyak menjadi perhatian Komnas HAM. Kelompok rentan yang dimaksud ialah pasien di rumah sakit (termasuk dokter, petugas medis, dan lain-lain) serta penunggu pasien, warga binaan (tahanan dan narapidana), penyandang disabilitas, dan WNI di luar negeri.   "Kita ingin pilpres berlangsung damai, seluruh warga, termasuk kelompok rentan ini bisa menggunakan hak pilihnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun," kata Ketua Komnas HAM Hafid Abbas.   Selain kurangnya identifikasi dan pendataan, ketidakramahan penyelenggara pemilu kepada kelompok rentan juga berakibat kurangnya sosialisasi terhadap kelompok ini. "Dengan alasan dana, sosialisasi tidak sampai kepada kelompok rentan tadi," kata Manager.   Komnas HAM juga mensinyalir tidak adanya perubahan yang signifikan dari penyiapan fasilitas atau logistik pemilu. "Misalnya kita meminta KPU untuk membuat kertas suara yang ramah kepada kelompok rentan, yang ada huruf braille juga," tutur Manager.   Menurut anggota Komnas HAM Siti Noor Laila, wilayah yang paling rawan dan krisis adalah Jawa Barat dan Jawa Timur. "Hampir semua tim sukses berperang habis-habisan di kedua provinsi ini, misalnya Obor Rakyat yang disebar di seluruh pondok pesantren di Jawa Timur," katanya.   Selain itu, Hafid juga mengaku menemukan pelanggaran di wilayah DKI Jakarta di mana terdapat wilayah-wilayah kekuasaan untuk capres tertentu. “Ada yang saya pantau di DKI, ada wilayah-wilayah kekuasaan untuk capres nomor ini dan itu, padahal negara tidak boleh disekat-sekat seperti itu. Biarkan masyarakat yang menentukan pilihannya,” ucapnya.   Sumber: http://news.detik.com/