Membangun Humanisme melalui Keadilan Restoratif

Membangun Humanisme melalui Keadilan Restoratif

Seluruh Aparat Penegak Hukum saat ini sedang berlomba-lomba mengupayakan Keadilan Restoratif dalam sistem pidana di Indonesia. Prinsip Keadilan Restoratif melibatkan proses dialog dan mediasi pada pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan pada sisi humanisme karena menerapkan konsensus bilateral dalam penyelesaian masalah dengan mengembangkan nilai-nilai kebersamaan. Jika menggunakan Keadilan Retributif, pihak yang bersalah yang mendapatkan hukuman tanpa memperhatikan kebutuhan korban sehingga pelaku tidak perlu mengambil tanggung jawab dalam memulihkan keadaan korban. Hasil-hasil penelitian psikologi (Okimoto & Tyler, 2007; Wenzel dkk., 2008) menunjukkan korban ketidakadilan maupun kejahatan merasa lebih tidak puas dengan penyelesaian melalui proses retributif dibandingkan dengan melalui proses restoratif.

Keadilan Restoratif menekankan resolusi konflik karena seluruh pihak yang terlibat memiliki kontrol terhadap keputusan yang diambil dalam menegakkan keadilan mulai dari perumusan dan pengambilan keputusan suatu kebijakan hingga pada implementasinya. Tindakan bagi pelaku dan korban tidak hanya pada kepentingan relasional di antara keduanya, tetapi lebih penting adalah memperbaiki format keadilan.

Nilai-nilai restoratif menekankan pentingnya pencegahan dan perbaikan korban. Proses restoratif lebih mengutamakan upaya-upaya pemecahan melalui negosiasi dan kerja sama di antara warga daripada mengandalkan penanganan secara hukum formal. Dengan demikian, Keadilan Restoratif diarahkan pada penguatan relasi semua pihak yang terkait dan mengonstruksi masa depan mereka secara bersama-sama pula.

Prinsip-prinsip pengembangan Keadilan Restoratif sejalan dengan orientasi psikologi positif. Perlakuan opresif, tindakan tidak adil, konflik, dan berbagai persoalan sosial yang umumnya dibalas dengan cara-cara retributif, seperti pemenjaraan diarahkan menjadi kerja sama yang penuh pengertian dan menguntungkan, terutama bagi pihak korban. Pemaafan dari pihak korban yang ditindaklanjuti dengan kebaikan dari pihak pelaku merupakan transformasi positif yang tidak mudah dilakukan, namun hasilnya sangat bagus untuk mengembangkan kehidupan bersama yang harmonis.  Restorative Justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan karena seluruh pihak bersama-sama memperbaiki tatanan sosial yang timbul akibat kejahatan.

Pelaksanaan Diversi dan pemberian pidana alternatif sebagai bentuk penerapan Keadilan Restoratif telah mengurangi kepadatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penjatuhan pidana penjara bagi Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa “penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”. Keadilan Restoratif menjadi angin segar bagi Pemasyarakatan apabila diterapkan pula pada peradilan pidana dewasa karena setiap pelaku tindak pidana tidak selalu berakhir di Lembaga Pemasyarakatan. 

 

 

Penulis: Tyas Nisa Utami (PK Pertama Bapas Tangerang)

What's Your Reaction?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0