Moratorium Remisi Koruptor Digugat

JAKARTA - Pengacara OC Kaligis mengajukan uji materi atas Surat Edaran (SE) Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tentang moratorium terhadap terpidana korupsi. Uji materi itu diajukan ke Mahkamah Agung (MA) karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. "Surat permohonan hak uji materi moratorium (penghentian sementara) sudah kami layangkan ke MA sehubungan adanya Surat Edaran (SE) Dirjen Pemasyarakatan," katanya, di Jakarta, Senin (7/11).

SE itu bernomor PAS-HM.01.02-42 tanggal 31 Oktober 2011. Isinya menyangkut kebijakan moratorium para narapidana korupsi dan teroris. SE itu dianggap Kaligis bertabrakan dengan UUD 1945, UU Pemasyarakatan, UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Ketentuan Hukum Internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurutnya, moratorium tersebut melanggar Pas

Moratorium Remisi Koruptor Digugat

JAKARTA - Pengacara OC Kaligis mengajukan uji materi atas Surat Edaran (SE) Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tentang moratorium terhadap terpidana korupsi. Uji materi itu diajukan ke Mahkamah Agung (MA) karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. "Surat permohonan hak uji materi moratorium (penghentian sementara) sudah kami layangkan ke MA sehubungan adanya Surat Edaran (SE) Dirjen Pemasyarakatan," katanya, di Jakarta, Senin (7/11).

SE itu bernomor PAS-HM.01.02-42 tanggal 31 Oktober 2011. Isinya menyangkut kebijakan moratorium para narapidana korupsi dan teroris. SE itu dianggap Kaligis bertabrakan dengan UUD 1945, UU Pemasyarakatan, UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Ketentuan Hukum Internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurutnya, moratorium tersebut melanggar Pasal 14 Ayat 1 UU Pemasyarakatan. Dalam pasal itu, ada 13 hak narapidana, di antaranya hak mendapatkan remisi, mendapatkan asimilasi, termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan makanan yang layak. Kaligis bahkan menilai bahwa kebijakan tersebut rasialis dan diskriminatif. Seharusnya, kata dia, kebijakan itu berdasarkan Pancasila dan harus menghormati kedudukan agama secara setara dalam peraturan negara dan kehidupan bermasyarakat.

Dalam pengajuan uji materi itu, Kaligis mengatakan bahwa kliennya, masing-masing Paskah Suzetta, Bobby Suhardiman dan Ahmad Hafiz Zawawi, Hengky Baramuli, Max Moein. Anggelina Pattisiana, Ni Luh Mariani Tirtasari, dan Budiningsih diperlakukan tidak adil. Bahkan, para kliennya tersebut telah mendapatkan pembebasan bersyarat tertanggal 12 Oktober 2011 karena sudah melaksanakan asimilasi selama dalam penjara.

Sebelumnya, Juru Bicara Dirjen Pemasyarakatan Akbar Hadi Prabowo menegaskan, moratorium terhadap narapidana koruptor dan teroris ini merupakan kebijakan dalam pembatasan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera bagi koruptor Mengenai pengajuan uji materi SE kebijakan tersebut ke MA oleh Kaligis, Akbar belum berhasil dikonfirmasi.

Gagasan untuk pembatasan remisi dan pembebasan bersyarat itu, menurut Wakil Menkumham Denny Indrayana, tidak melanggar aturan. Selain memberikan efek jera pada koruptor, kebijakan itu juga ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Dikatakannya, pemerintah akan menyeleksi dengan ketat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat itu. antara/muhammad halil ad dewi martian

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0