Pengamanan Rutan dan Lapas

Sesuai dengan arah kebijakan Kapolri Jendral Timur Pradopo, tentang revitalisasi tugas pokok Polri dan program kerja Polda Kepri tahun 2013 dalam bidang pembangunan kemitraan antara Polri dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya ditindaklanjuti jajaran Polda Kepri dengan melakukan memorandum of understanding (MoU) antara Polda Kepri dengan Kanwil Kemenkumham Kepri. Mou yang dilakukan Polda Kepri dengan Kanwil Menkumham Kepri, menitikberatkan terhadap peningkatan pengamanan pada lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) yang ada di Provinsi Kepri. Tentunya kerjasama yang dilakukan tersebut, merupakan momentum yang sangat tepat, dalam rangka menciptakan Rutan dan Lapas yang aman. Baik dari ancaman yang datangnya dari para tahanan atau napi sendiri, maupun dari upaya yang dilakukan pihak dari luar. Pasca terjadinya kerusuhan yang dialami oleh sejumlah Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia, menimbulkan kekhawatiran terhadap para warga Lapas dan Rutan. Kek

Pengamanan Rutan dan Lapas
Sesuai dengan arah kebijakan Kapolri Jendral Timur Pradopo, tentang revitalisasi tugas pokok Polri dan program kerja Polda Kepri tahun 2013 dalam bidang pembangunan kemitraan antara Polri dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya ditindaklanjuti jajaran Polda Kepri dengan melakukan memorandum of understanding (MoU) antara Polda Kepri dengan Kanwil Kemenkumham Kepri. Mou yang dilakukan Polda Kepri dengan Kanwil Menkumham Kepri, menitikberatkan terhadap peningkatan pengamanan pada lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) yang ada di Provinsi Kepri. Tentunya kerjasama yang dilakukan tersebut, merupakan momentum yang sangat tepat, dalam rangka menciptakan Rutan dan Lapas yang aman. Baik dari ancaman yang datangnya dari para tahanan atau napi sendiri, maupun dari upaya yang dilakukan pihak dari luar. Pasca terjadinya kerusuhan yang dialami oleh sejumlah Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia, menimbulkan kekhawatiran terhadap para warga Lapas dan Rutan. Kekhawatiran tersebut juga dialami oleh masyarakat diluar Lapas dan Rutan. Masyarakat khawatir, mereka yang berhasil lolos, akan menjadi ancaman terhadap munculnya aksi kriminal ditengah masyarakat. Lemahnya pengawasan dan pengamanan yang dilakukan oleh para petugas Lapas dan Rutan, merupakan pemicu utama terhadap terjadinya aksi kerusuhan yang berakhir dengan pelarian sejumlah para pelaku kejahatan. Jika hal tersebut terjadi, tentunya ruanglingkup tanggungjawab, tidak hanya berada pada pihak Kemenkumham semata, Polri juga harus terlibat secara aktif, mulai dari mencegah terjadinya aksi kerusuhan yang lebih luas, maupun melakukan penangkapan kembali terhadap mereka yang kabur. Bukan rahasia lagi, jika selama bertahun-tahun, pengamanan Lapas dan Rutan yang dilakukan oleh polisi khusus yang berada di bawah instansi Kemenkumham, melakukan pola pengamanan yang sangat tertutup. Para petugas berusaha untuk menutup akses Lapas dan Rutan dengan masyarakat. Bahkan aparat Kepolisian yang notabene merupakan mitra strategis dari Kemenkumham, juga sulit untuk menembus aktifitas yang terjadi dilokasi tersebut. Aksi tertutup yang dilakukan para petugas Lapas dan Rutan, semakin menguatkan kecurigaan publik bahwa di Lapas dan Rutan, terjadi praktik atau aktifitas yang melanggar hukum. Bahkan, sejak satu tahun terakhir, kecurigaan tersebut mulai terbukti, berbagai aktifitas melanggar hukum terungkap ke publik. Mulai dari terjadinya aktifitas esek-esek yang melibatkan penghuni yang berkantong tebal, pemberian fasilitas mewah, tempat pesta narkoba, bahkan yang terakhir juga terungkap bahwa Lapas juga dijadikan sebagai pabrik pembuat Narkoba. Masih banyak tentunya aktifitas ilegal dan melanggar hukum lainnya yang terjadi di Lapas dan Rutan di negara ini. Tentunya, Mou yang dilakukan antara Polri, dalam hal ini Polda Kepri dengan kemenkumham Kepri, adalah babak baru atau langkah maju terhadap mulai terbukanya pihak Kemenkumham terhadap pihak lain. Dengan Mou ini kita berharap, agar pola pengamanan Lapas dan Rutan yang turut melibatkan Polri akan lebih terkendali. Tidak itu saja, dengan Mou tersebut, Polri juga berhak mengetahui segala aktifitas yang terjadi di Rutan dan Lapas. Dengan keterbukaan tersebut, tentunya akan dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya berbagai tindakan melawan hukum yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun di Rutan dan Lapas. Sumber : http://www.haluankepri.com/tajuk/51824-pengamanan-rutan-dan-lapas.html Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0