Petugas Bapas Jogja Menjadi Pemantik Dalam FGD Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu

Jogja, INFO_PAS - Bapas Jogja memenuhi undangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menjadi pemantik sekaligus narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu, Kamis (15/3). Bertempat di aula dinas P3AP2KB, acara ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai pihak yang terlibat langsung dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), seperti dari Pengadilan Negeri, Kepolisian, Dinas Sosial, Kementerian Agama, Tenaga Pendidik, LPKA, dan BPPM DIY. Pada kesempatan ini, Bapas Jogja yang diwakili oleh Hartono dan Farid Edy Susanta sebagai pemateri mengenai peran Bapas dalam SPPA. Hartono yang sekaligus Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, menegaskan tentang pentingnya peran PK Bapas dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terkait dengan SPPA. “Bapas harus aktif menangani mulai dari Pra Ajudikasi hingga Post Ajudikasi. Latar belakang anak harus kita ketahui, mulai dari identitas hingga apa yang mendasari anak bertindak pidana. Mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah, ” pesan Hartono. “Keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan anak, pola asuh keluarga sangat menentukan perkembangan perilaku anak. Banyak Anak Pelaku berasal dari keluarga broken home maupun orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga anak tidak mendapat perhatian yang dibutuhkan untuk anak seusianya,”tambahnya. Dalam praktiknya, SPPA mengharuskan banyak pihak untuk aktif terlibat, untuk itu dibutuhkan kesepahaman pandangan antar pihak agar SPPA dapat berjalan dengan baik. “Karena ini berkaitan dengan sistem, Bapas tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya kehadiran pihak lain. Oleh karena itu, perlu adanya persamaan persepsi dalam memahami SPPA ini,” Jelas Hartono Tidak ketinggalan, Farid Edy Susanta, selaku PK senior Bapas Jogja, menambahkan “Terkadang masih sering terjadi perbedaan persepsi mengenai pasal-pasal, prosedur penahanan anak, dan sebagainya. Untuk itu masing-masing pihak harus selalu berkomunikasi,” jelasnya. Diskusi berjalan semakin menarik, masing-masing pihak saling berbagi permasalahan yang ditemui dalam menjalankan SPPA. “Sampai maret 2018 saja, Bapas Jogja sudah menerima 80-an permintaan Litmas. Di antara ketiga Kabupaten/kota wilayah kerja Bapas Jogja, Sleman paling banyak. Tentu ini menjadi perhatian kita semua,” kata Farid. Acara diskusi ini diharapkan lebih sering dilakukan karena menjadi ajang komunikasi antara pihak-pihak yang terkait dengan SPPA.  “Dengan ikut diskusi ini masing-masing pihak bisa saling memahami satu sama lain, tempat berbagi, saling mengingatkan, semuanya demi kepentingan terbaik bagi anak,” ungkap salah satu peserta, bernama Ningsih.   Kontributor : Bondan PJ