PROFILE ORGANISASI

Tentang Ditjen Pemasyarakatan

Sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia sebagai bagian dari pembangunan di bidang hukum pada khususnya dan pembangunan nasional Bangsa Indonesia pada umumnya, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangannya dari waktu ke waktu, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Sistem perlakuan tersebut dikenal dengan nama Sistem Pemasyarakatan yang mengatur kebijakan terhadap pelayanan tahanan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta pembinaan narapidana dan pembimbingan klien Pemasyarakatan. Dari Sistem Pemasyarakatan ini lahir organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai pelaksana tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Dalam tahapan Sistem Peradilan Pidana, perlakuan terhadap pelanggar hukum masuk dalam tahap setelah pengadilan (post adjudikasi). Dalam tahap inilah Sistem Pemasyarakatan berperan dalam pembinaan narapidana. Namun dalam kenyataannya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah turut berperan pada tahap sebelum pengadilan (pra adjudikasi) seperti pelayanan dan perawatan tahanan seperti pelayanan dan perawatan tahanan (Rutan), Pendampingan dan mediasi (Bapas) serta penyimpanan benda sitaan (Rupbasan). Maka kedudukan Sistem Pemasyarakatan, atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai pelaksana sistem tersebut sangat signifikan, tidak hanya pada tahap post adjudikasi, namun juga pada tahap pra adjudikasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..