REFLEKSI 2013 DAN PROYEKSI 2014 PEMASYARAKATAN

Jakarta – Isu-isu Pemasyarakatan sejatinya selalu mendapat atensi dari masyarakat lintas sektoral. Terlebih lagi ekspektasi masyarakat terkait kinerja dan organisasi Pemasyarakatan dalam kaitannya dengan pelayanaan dan informasi publik serta penegakan hak-hak asasi warga binaan menjadi prioritas untuk dipenuhi. Integritas, inovasi, transparansi, akuntabilitas, serta responsibilitas pelaksanaan tugas-tugas Pemasyarakatan semakin menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan sebagai unsur pelaksana dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bukan tanpa upaya-upaya perbaikan. Terlebih lagi selama ini Ditjen Pemasyarakatan selalu dikenai tanggung jawab atas segala permasalahan yang terjadi di lapas/rutan. Padahal sejatinya, secara struktural hal ini menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham yang menginduk pada Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Sepanjang tahun 2013, pelbagai kab

REFLEKSI 2013 DAN PROYEKSI 2014 PEMASYARAKATAN
Jakarta – Isu-isu Pemasyarakatan sejatinya selalu mendapat atensi dari masyarakat lintas sektoral. Terlebih lagi ekspektasi masyarakat terkait kinerja dan organisasi Pemasyarakatan dalam kaitannya dengan pelayanaan dan informasi publik serta penegakan hak-hak asasi warga binaan menjadi prioritas untuk dipenuhi. Integritas, inovasi, transparansi, akuntabilitas, serta responsibilitas pelaksanaan tugas-tugas Pemasyarakatan semakin menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan sebagai unsur pelaksana dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bukan tanpa upaya-upaya perbaikan. Terlebih lagi selama ini Ditjen Pemasyarakatan selalu dikenai tanggung jawab atas segala permasalahan yang terjadi di lapas/rutan. Padahal sejatinya, secara struktural hal ini menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham yang menginduk pada Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Sepanjang tahun 2013, pelbagai kabar baik dan buruk hampir selalu menghiasi pemberitaan, baik di media cetak, elektronik, maupun online. Sejumlah kasus gangguan keamanan dan ketertiban, kualitas pelayanan Pemasyarakatan, serta lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian di lapas/rutan sepanjang tahun 2013 seolah mengubur kisah-kisah positif dan inspiratif dari balik tembok penjara, seperti ajang napi craft yang menampilkan hasil karya warga binaan. Permasalahan di tahun 2014 kemudian menjadi semakin kompleks mengingat tahun 2014 merupakan tahun politik di Indonesia. Imbas pada akhirnya menerpa seluruh Kementerian/LN di Indonesia, termasuk Kemenkumham dan Ditjen Pemasyarakatan, adalah berkurangnya alokasi anggaran. Satu contoh yang telah menjadi polimik di awal tahun 2014 ini adalah tidak adanya anggaran kesehatan bagi warga binaan, biaya lauk pauk, hingga turunnya biaya untuk pembinaan. Anggaran pada sektor-sektor lain di lapas/rutan pun tak luput terkena pemotongan. Menyikapi hal tersebut, Ditjen Pemasyarakatan berinisiatif menyelenggarakan seminar dan forum diskusi yang melibatkan tidak hanya pihak internal Kemenkumham, namun juga elemen-elemen eksternal dan stakeholder sebagai media sharingdan tukar pikiran demi perbaikan dan pembenahan Pemasyarakatan kedepannya. Acara bertajuk Kilas Balik 2013 dan Proyeksi 2014 Pemasyarakatan ini dilaksanakan Selasa (25/2) bertempat di Kantor Pusat Ditjen Pemasyarakatan, yang dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin. Selain itu hadir pula para pejabat di lingkungan Kemenkumham, Kadivpas Kemenkumham dan Kepala UPT Pemasyarakatan se-Jabodetabek, tamu undangan lintas Kementerian/LN, Anggota Komisi III DPR, para tokoh masyarakat, LSM dan mitra kerja Pemasyarakatan, serta insan pers. Event tahunan Ditjen Pemasyarakatan ini diisi sejumlah acara seperti pemutaran film kilas balik Pemasyarakatan, serta diskusi panel tentang kelembagaan, sumber daya manusia, dan anggaran, dengan narasumber antara lain Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana, Dirjen HAM Harkristuti Harkrisnowo, Adrianus Meliala, Imam Prasodjo, Abdullah Hehamahua, dll. Acara ini diharapkan dapat menjadi forum diskusi guna mencari masukan, saran, rekomendasi, serta pemecahan masalah dalam menentukan kebijakan serta langkah-langkah strategis di bidang Pemasyarakatan, khususnya penanganan masalah-masalah krusial di lapas/rutan. Terlebih lagi tahun 2014 merupakan tahun politik di Indonesia. Oleh karenanya diharapkan Pemasyarakatan tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, walaupun hanya didukung dengan anggaran dan sumberdaya yang terbatas.  

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0