Remisi Koruptor di Sukamiskin Masih Diproses

TEMPO.CO , Jakarta:Juru bicara Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akbar Hadi, mengakui hingga kini belum mengeluarkan Surat Keputusan terkait pengajuan remisi untuk 237 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Menurut dia, permintaan pemotongan masa pidana tersebut tengah ditindaklanjuti lembaganya. "Masih diproses," katanya melalui pesan BlackBerry, Sabtu, 17 Agustus 2013. Akbar mengatakan, usulan remisi dari kantor wilayah tak serta merta disetujui Kementerian. Kementerian juga mesti meminta persetujuan dari instansi terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk napi yang terjerat kasus korupsi. Persetujuan ini berlaku bagi napi yang baru mendapatkan keputusan hukuman tetap setelah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait perubahan kedua soal syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan untuk napi yang telah memiliki hukuman tetap sebelum peraturan tersebut diterbit

Remisi Koruptor di Sukamiskin Masih Diproses
TEMPO.CO , Jakarta:Juru bicara Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akbar Hadi, mengakui hingga kini belum mengeluarkan Surat Keputusan terkait pengajuan remisi untuk 237 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Menurut dia, permintaan pemotongan masa pidana tersebut tengah ditindaklanjuti lembaganya. "Masih diproses," katanya melalui pesan BlackBerry, Sabtu, 17 Agustus 2013. Akbar mengatakan, usulan remisi dari kantor wilayah tak serta merta disetujui Kementerian. Kementerian juga mesti meminta persetujuan dari instansi terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk napi yang terjerat kasus korupsi. Persetujuan ini berlaku bagi napi yang baru mendapatkan keputusan hukuman tetap setelah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait perubahan kedua soal syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan untuk napi yang telah memiliki hukuman tetap sebelum peraturan tersebut diterbitkan, Kementerian mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 terkait perubahan pertama peraturan tersebut. "Napi tersebut harus sudah menjalani 1/3 masa pidananya," ujarnya. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Giri Purbadi mengatakan belum menerima Surat Keputusan tentang remisi untuk 200-an koruptor yang mendekam di penjaranya. Penundaan ini, kata dia, yang kedua kali karena remisi khusus Lebaran lalu buat para koruptor hingga kini juga tak jelas. "Nggak tahu kenapa, yang belum juga keluar SK-nya cuma Sukamiskin. Mungkin ada pengetatan seleksi,"ujar Giri di kantornya, Sabtu 17 Agustus 2013. Giri menjelaskan total pesakitan Sukamiskin yang diusulkan mendapat remisi 1 bulan sampai 6 bulan sebanyak 395 orang. Dari jumlah tersebut, yang sudah mendapat SK Remisi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan baru 157 orang, ditambah penerima remisi bebas langsung 1 orang. "Sisanya sebanyak 237 orang warga pidana khusus--termasuk korupsi-- itu masih menunggu SK Remisi," kata dia. Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/08/18/063505195

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0