Rupbasan Bandung Kembali Simpan Basan Titipan Balai Besar POM Bandung

Bandung, INFO_PAS - Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Bandung kembali menyimpan benda sitaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bandung, Rabu (19/10). Kali ini yang disimpan berasal dari dua perkara barang bukti yang terdiri dari barang bukti katagori gudang umum tertutup berupa alat cetak mie serta gudang berbahaya berupa kosmetika  yang tidak berizin edar dan tidak memenuhi syarat. Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan Bandung, Tendi Suharyadi, menegaskan pihaknya terlebih dulu melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat administrasi peneriaan susuai standar yang berlaku sebelum menyimpannya di gudang rupbasan. “Kami selalu siap untuk menerima basan baran dari semua instansi terkait dengan ketentuan sarana dan prasarana kami masih memadai dan yang terpenting adalah instansi yang akan menyimpan barang bukti di Rupbasan Bandung sanggup memenuhi syarat dan prosedur penerimaan basan baran serta  PP 27

Rupbasan Bandung Kembali Simpan Basan Titipan Balai Besar POM Bandung
Bandung, INFO_PAS - Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Bandung kembali menyimpan benda sitaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bandung, Rabu (19/10). Kali ini yang disimpan berasal dari dua perkara barang bukti yang terdiri dari barang bukti katagori gudang umum tertutup berupa alat cetak mie serta gudang berbahaya berupa kosmetika  yang tidak berizin edar dan tidak memenuhi syarat. Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan Bandung, Tendi Suharyadi, menegaskan pihaknya terlebih dulu melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat administrasi peneriaan susuai standar yang berlaku sebelum menyimpannya di gudang rupbasan. “Kami selalu siap untuk menerima basan baran dari semua instansi terkait dengan ketentuan sarana dan prasarana kami masih memadai dan yang terpenting adalah instansi yang akan menyimpan barang bukti di Rupbasan Bandung sanggup memenuhi syarat dan prosedur penerimaan basan baran serta  PP 27 Tahun 1983 Pasal 27 (4)  tentang pelaksanaan  KUHAP,” tegasnya. Aturan itu sendiri menyatakan bahwa Kepala Rupbasan tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan jika tidak disertai surat penyerahan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut. Sementara itu, petugas Balai Besar POM, Lintang Kusumawardani, menerangkan bahwa kasus tersebut terkait perkara tindak pidana dibidang obat dan makanan Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.   Kontributor: Mia Susanti

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0