Saat 90 Persen Anak Masuk ke Lapas

Palmerah, Wartakotalive.com
Anak-anak layaknya hidup tenang saat negara punya perangkat undang-undang yang menjamin hak-hak hidup, termasuk jaminan terhadap proses hukum jika tersandung kasus pidana.
Selain UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, jauh sebelumnya ada UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Namun, yang terjadi, anak-anak berhadapan dengan hukum (ABH) justru menjadi ”korban”. Tengoklah jumlah ABH yang tahun demi tahun bertambah.
Tahun 2004, Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef) mencatat 4.000 ABH masuk peradilan. Dua tahun kemudian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 6.000 lebih ABH dan akhir 2011 mencapai 7.000 lebih ABH disidang di pengadilan. Da

Saat 90 Persen Anak Masuk ke Lapas
Palmerah, Wartakotalive.com
Anak-anak layaknya hidup tenang saat negara punya perangkat undang-undang yang menjamin hak-hak hidup, termasuk jaminan terhadap proses hukum jika tersandung kasus pidana.
Selain UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, jauh sebelumnya ada UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Namun, yang terjadi, anak-anak berhadapan dengan hukum (ABH) justru menjadi ”korban”. Tengoklah jumlah ABH yang tahun demi tahun bertambah.
Tahun 2004, Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef) mencatat 4.000 ABH masuk peradilan. Dua tahun kemudian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 6.000 lebih ABH dan akhir 2011 mencapai 7.000 lebih ABH disidang di pengadilan. Dari jumlah itu, 90 persen diproses pidana dan harus masuk lembaga pemasyarakatan (lapas) anak.
”Hanya kurang dari 10 persen yang dikembalikan kepada orangtua untuk dibina dan dididik,” kata Komisioner Bidang ABH Apong Herlina kepada Kompas, Rabu (18/1). Kasusnya, selain pencurian, narkoba, susila, dan penganiayaan, juga pelanggaran lalu lintas. AAL (15), siswa SMK di Palu, Sulawesi Tengah, disidang di Pengadilan Negeri Palu akhir tahun lalu dengan tuduhan mencuri sandal jepit seorang polisi. Hakim tetap menyatakan dia bersalah.
Kasus AAL kebetulan diliput pers. ”Ceritanya lain jika pers tak tahu,” ucap Apong. AAL bakal menambah penghuni lapas anak. Namun, AAL lebih beruntung dari F (14) dan kakaknya, BMZ, yang meninggal dengan cara janggal di tempat tahanan Polsek Sijunjung, Sumatera Barat.
Paradigma baru
Menurut Apong, anak tak seharusnya diproses pengadilan dan ke lapas sebab tindakannya di luar kemampuan dan tanggung jawab penuh anak. Proses pengadilan adalah pilihan terakhir.
Untuk itu, penanganan harus khusus, mulai dari polisi, jaksa, dan hakim, dengan sarana dan prasarana sesuai kondisi anak. ”Kalau hak anak dirampas, ia harus dikembalikan dengan pendidikan, pelatihan, dan konseling. Kesalahan anak memang tak boleh diulang, tetapi dia harus diarahkan agar tak berbuat lagi,” kata Apong.
Celakanya, yang muncul selama ini semangat memenjarakan anak. Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) malah menjadi rujukan memvonis. ”Karena itu, paradigmanya harus diubah, dengan keadilan restoratif atau pemulihan dan diversi atau penyelesaian di luar pengadilan seperti mediasi atau negosiasi. Itu tak ada dalam UU Pengadilan Anak. Karena itu, UU-nya direvisi,” ujar Apong.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution mengakui, selama ini polisi ragu menjalani keadilan restoratif karena ketentuannya belum ada. ”Kalau revisi UU Pengadilan Anak akan mengatur, Polri bisa melakukan. Polri tidak mau disalahkan tidak memproses kejahatan anak-anak,” kata Saud, Selasa (17/1). Polri tak bisa memaksa upaya mediasi jika korban tak mau.
Saat menangani kasus anak, Polri melibatkan pendamping. Namun, jumlah pendamping dari balai pemasyarakatan (bapas) yang melakukan penelitian masyarakat sebagai syarat masih kurang. Ruang untuk menahan anak juga amat minim sehingga banyak anak digabung sementara dengan tahanan dewasa sebelum dipindah ke lapas anak. ”Unit pelayanan perempuan dan anak juga masih terbatas. Polri baru punya 605 petugas,” kata Saud.
Sementara pihak kejaksaan berkilah instansinya telah mengikuti prosedur menangani anak. ”Kami menolak berkas yang diajukan Polri jika tak ada berita acara hasil pendampingan bapas,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Noor Rachmad, Rabu (18/1).
Terhadap keadilan restoratif dan diversi, kejaksaan menunggu ketentuan hukum. ”Legalitas kami bisa dipersoalkan jika belum,” kata Noor.
Noor menepis kekhawatiran jaksa tak cukup peka dalam menangani kasus-kasus anak. ”Jangan takut jaksa tak punya hati nurani. Ini sudah diwanti-wanti jaksa tak boleh andalkan pertimbangan hukum saja,” jelas dia.
Dari catatan KPAI, meskipun ada terobosan keadilan restoratif, tetapi tak berjalan efektif. Kepala Kepolisian Negara RI pernah mengirim telegram rahasia kepada kepala kepolisian daerah dengan Nomor 124 Tahun 2006 yang memungkinkan polisi menempuh langkah diskresi, yaitu mengambil keputusan di luar ketentuan disesuaikan keadaan.
Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum pernah mengirim edaran petunjuk teknis penuntutan kasus anak. Ada juga surat keputusan bersama enam lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif untuk menangani kasus anak dengan keadilan restoratif.
Polri titik rawan
Penegakan hukum kasus anak merupakan satu rangkaian dari kepolisian, jaksa, dan pengadilan. ”Jika salah satu titik salah menerapkan prosedur, rangkaian berikutnya salah. Titik paling rawan proses penanganan anak ada di polisi,” nilai Hakim Agung Djoko Sarwoko yang juga Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung (MA) kepada Kompas, Rabu (18/1).
Untuk mencegah, harus ada kontrol berupa pendampingan orangtua, bapas, dan penasihat hukum. ”Untuk kasus anak yang ancaman hukumannya ringan, keadilan restoratif bisa ditempuh. Langkah ini diuji coba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Bandung, dan Sumatera Utara,” kata Djoko.
Menangani kasus anak memang harus hati-hati. ”Di beberapa negara, berkas ABH yang pernah dipenjara dihapus agar tak ada jejaknya demi masa depan anak,” kata Djoko.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebut forum bersama Mahkumjapol, terdiri dari Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, kejaksaan dan polisi, serta KPK. Forum pernah membahas keadilan restoratif dan diversi untuk anak.
”Kasus sandal jepit sebenarnya tidak usah pidana, bisa ditempuh cara perdata. Penegakan hukum tak harus represif semata, tetapi bisa dengan keadilan restoratif,” kata dia.
Pendekatan formal legalistik seolah menjadi ”panglima” sehingga ujungnya penjara. ”Sistem pengadilan anak sangat absolut dan terpaku pada UU. Penegak hukum seolah terjebak pada prinsip absolut itu. Tak heran kasus anak diselesaikan di pengadilan,” ujar Guru Besar Hukum Pidana dan pengajar Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji.
Padahal, dalam sistem hukum apa pun, banyaknya kasus ke pengadilan menunjukkan kegagalan penegakan hukum. ”Indonesia terlambat menerapkan keadilan restorasi,” ujar Indriyanto.
Hakim Agung Artidjo Alkostar yang juga Ketua Muda Pidana MA mendukung keadilan restoratif agar penanganan anak menjadi lebih baik. ”Kalau lewat pengadilan, biaya sosialnya tinggi,” katanya.
Namun, kepastian hukum dan keadilan selalu tarik-menarik. ”Yang harus ditimbang hakim saat memutus anak adalah common senses. Jika akal sehat mati, keadilan pun mati,” ujarnya.(Kompas Cetak/HAR/MNP)
 

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0