Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, Pintu Gerbang Reintegrasi WBP

Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, Pintu Gerbang Reintegrasi WBP

Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi permasalahan hingga saat ini. Makin tingginya tingkat kriminalitas yang ada membuat Lapas/Rutan makin padat dan melebihi kapasitas. Pembenahan terus dilakukan terhadap permasalahan yang tak kunjung mendapatkan solusi hingga saat ini. Dilihat dari latar belakang mereka melakukan tindak pidana, sebagian adalah faktor ekonomi yang membuat mereka dituntut untuk dapat menghidupi keluarganya. Selain itu, sulitnya mencari pekerjaan sebagai salah satu faktor mereka berpikir pendek.

Kepala Kepolisian Negara RI, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dalam konferensi pers rilis akhir tahun di Markas Besar Kepolisian Negara RI menyatakan selama 2021 jumlah kejahatan di Indonesia menurun 53.340 kasus atau 19,3 persen dari 275.903 kasus pada tahun 2020 menjadi 222.543 kasus pada tahun 2021. Namun, over kapasitas tetaplah menjadi perhatian pemerintah untuk dapat mencari sumber utama dari permasalahan tersebut. Pentingnya Restorative Justice atau Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi maupun dialog terhadap pihak yang terkait demi terciptanya kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, pengeluaran narapidana dengan pemberian hak-haknya, seperti Remisi maupun Integrasi belum signifikan mengurangi over kapasitas. Jumlah narapidana yang keluar selalu diimbangi dengan yang masuk.

Pandemi Coronavirus disease (COVID-19) sudah berjalan dua tahun lebih hingga saat ini. Awal virus tersebut masuk di Indonesia, banyak perubahan maupun tindakan yang harus dilakukan pemerintah demi memutus mata rantai penyerbaran COVID-19. Makin hari makin bertambah masyarakat yang terkena virus tersebut. Banyak yang terkonfirmasi positif hingga menyebabkan kematian. Hal tersebut berdampak buruk bagi perekonomian hingga pengurangan karyawan pada perusahaan swasta yang mengakibatkan hilang pekerjaan. Selain itu, berpengaruh juga terhadap kehidupan di Lapas/Rutan, salah satunya ditiadakannya kunjungan/besukan terhadap narapidana maupun tahanan hingga saat ini.

Kangen dan rindu tak terbendung di mana mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga selama pandemi COVID-19. Namun, pelayanan terhadap narapidana maupun tahanan tetap menjadi perhatikan dengan memberikan fasilitas video call yang sudah berjalan hingga saat ini. Pemenuhan hak-hak terhadap mereka tetap diberikan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14, salah satunya berhak mendapatkan Reintegrasi sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Narapidana yang telah memenuhi syarat secara substantif dan administratif dapat diusulkan Reintegrasi dengan pertimbangan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Sidang TPP adalah pemberian rekomendasi maupun pertimbangan terhadap usulan Integrasi yang diberikan dengan terpenuhinya syarat, baik substantif maupun administratif. Selain memperoleh hak-haknya, narapidana berkewajiban mengikuti peraturan di Lapas maupun Rutan dengan berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan di Lapas maupun Rutan. Penilaian perilaku dan perkembangan narapidana dinilai oleh Wali Pemasyarakatan sebagai salah satu syarat narapidana mendapatkan Reintegrasi.

Pelaksanaan Sidang TPP saat ini berbeda dengan sebelum pandemi COVID-19 yang semula keluarga/penjamin dapat turut serta agar mengetahui perkembangan terhadap usulan yang diberikan. Namun, saat ini pelaksanaan Sidang TPP tidak dapat menghadirkan keluarga/penjamin dikarenakan pandemi COVID-19.

Sidang TPP adalah pintu gerbang narapidana untuk dapat diusulkan Integrasi. Semoga ke depannya pelaksanaan Sidang TPP dapat menghadirkan keluarga/penjamin melalui undangan virtual. Banyak dari keluarga belum memahami dan mengetahui pentingnya Sidang TPP. Maka, perlunya pemahaman terhadap keluarga narapidana terkait sidang TPP. Apalagi, kebanyakan dari mereka belum paham terhadap alur pemberian Integrasi. Fakta di lapangan, banyak keluarga yang hanya menunggu bebas, namun tidak paham prosesnya.

 

Penulis: Kustiyono (PK Bapas Tangerang)

 

What's Your Reaction?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0