Solusi Kerusuhan Lapas, UU Pemasyarakatan Harus Direvisi

Sejumlah insiden kerusuhan di lembaga pemasyarakatan mengundang keprihatinan Komisi III DPR. Terkait hal ini, Anggota Komisi III, Harry Witjaksono mengusulkan agar UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan segera direvisi. Harry berpendapat, UU Pemasyarakatan lebih penting untuk direvisi ketimbang PP No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tetapi UU Pemasyarakatan. Harry khawatir akan timbul masalah jika revisi PP didahulukan dari UU Pemasyarakatan. “Dan PP itu tinggal mengikuti peraturan di atasnya. Politik pemasyarakatan itu nanti harus tertuang di UU Pemasyarakatan yang baru, kalau tidak nanti tambal sulam terus dengan PP,” ujarnya di Gedung DPR, Senin (26/8). Dikatakan Harry, rencana revisi UU Pemasyarakatan sebenarnya sudah masuk prolegnas, tetapi kemudian dicabut. Makanya, dia berniat mengusulkan kembali revisi UU Pemasyarakatan. “Tapi nanti akan saya usulkan dan bicarakan lagi di Baleg,” ujar Harry yang juga Anggota Baleg. Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt521c04129da12/solusi-kerusuhan-lapas--uu-pemasyarakatan-harus-direvisi