Sosialisasi, Konseling, dan Surveillance Cegah HIV/AIDS di Kalangan WBP

 Ambon, INFO_PAS – Seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Ambon mengikuti mendapatkan sosialisasi, konseling, dan tes HIV/AIDS, Sabtu (18/11). Bertempat di Graha Pattimura Rutan Ambon, kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Malulu. “Sosialisasi ini bertujuan sebagai pamahaman tentang HIV/AIDS dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta kepeduliaan, baik petugas maupun WBP,” kata Kepala Rutan (Karutan) Ambon, Irhamuddin. “Memeriksakan diri bukan berarti jelek dan memalukan, tetapi lebih kepada kepeduliaan terhadap kesehatan pribadi karena HIV bisa bersarang ke siapa saja tanpa memandang bulu,” tambahnya. Para WBP terlihat antusias mengikuti acara ini, termasuk saat menerima materi sosialiasi dari dr. Eka dari Dinkes Maluku tentang pengertian, gejala, cara penularan, dan pencegahaan HIV/AIDS. “Tes HIV ini tidak dipungut biaya alias gratis. Hasilnya pun akan dirahasiakan. Sebelum dan sesudah melakukan tes, Anda juga dapat berkonsultasi untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang HIV,” jelas dr. Eka. Kegiatan serupa berlangsung di Rutan Negara, Kamis (16/11). Bekerja sama dengan Dinkes Provinsi Bali, sebanyak 67 WBP menjalani surveillance HIV/AIDS, yakni metode untuk mengetahui tingkat masalah kecenderungan infeksi HIV dan penyakit terkait lainnya melalui pengumpulan data yang sistematis dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran epidemiologi tentang infeksi HIV/AIDS. [caption id="attachment_52409" align="aligncenter" width="169"] tes HIV/AIDS di Rutan Negara[/caption] Dikatakan Karutan Negara, Purniawal, melalui tes ini akan diketahui prevalensi infeksi HIV/AIDS pada kelompok sub populasi WBP, memantau kecenderungan infeksi HIV/AIDS berdasarkan waktu, tempat dan orang, serta penyebaran Infeksi HIV/AIDS pada kelompok–kelompok sub populasi tertentu. “Hasil tes akan menjadi data untuk proyeksi kasus HIV/AIDS di Indonesia untuk keperluan advokasi serta informasi untuk perencanaan pelayanan kesehatan,” tuturnya. Purniawal mengapresiasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Maryoto Sumadi, serta Kepala Divisi Pemasyarakatan Bali, Surung Pasaribu, atas koordinasi dan kerja sama mereka dengan Dinkes Provinsi Bali dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan WBP. “Ini merupakan langkah positif untuk mengatasi keterbatasan pelayanan kesehatan WBP sekaligus wujud perhatian pemerintah daerah terhadap WBP mengingat pelayanan kesehatan merupakan hak asasi setiap masyarakat Indonesia yang harus diperhatikan dan dipenuhi sesuai dengan standar pemerintah,” tegasnya.     Kontributor: Rutan Ambon dan Rutan Negara