Tiga Sarjana Ikuti SKB PKK Untuk Jabatan Pengelola TI Kanwil Kalsel

Banjarmasin, INFO_PAS - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan, Imam Suyudi, bersama Kepala Divisi Administrasi, Edy MS Hidayat selaku Ketua Panitia Daerah membuka Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Praktek Kerja Komputer (PKK), Kamis (12/10) pagi. Bertempat di lantai II gedung administrasi kanwil, tes ini diikuti tiga peserta jenjang pendidikan sarjana untuk jabatan Pengelola Teknologi Informasi. "Seluruh peserta agar bersungguh-sungguh mengikuti tes karena kalian telah memasuki tahapan SKB dengan PKK yang artinya sudah 60 persen proses seleksi telah dilalui. Tentunya kami berharap kalian semua lulus mengingat kompetensi jabatan pengelola teknologi informasi sangat diperlukan bagi organisasi,” pesan Kakanwil saat membuka tes SKB PKK dengan menerima berkas soal yang masih disegel dari panitia pusat yang diserahkan JFU Analisis Sistem Aplikasi Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, Dadang Kurniawan. Ketiga peserta mengikuti SKB PKK dalam lima sesi dengan waktu masing-masing 60 menit, yaitu sesi I essay 4 soal, sesi II programming pembuatan aplikasi, sesi III network pembuatan jaringan dengan simulasi cisco tracer, sesi IV database dengan phpmyadmin, dan sesi V presentasi atau diskusi dimana peserta mempresentasikan data diri menggunakan Bahasa Inggris dalam waktu 10-15 menit dengan didampingi praktisi dari vendor, Putri Utami, bersama JFU Analisis Sistem Aplikasi Biro Kepegawaian, Dadang Kurniawan. Sementara itu, Ketua Panitia Daerah, Edy MS Hidayat, menjelaskan Pelaksanaan tes SKB PKK dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta yang bervariasi dan yang menjadi perhatian kelulusan peserta adalah prestasi peserta itu sendiri. “Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan penipuan. Kepada peserta, keluarga  atau pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan seleksi CPNS dan apabila diketahui, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta otomatis digugurkan kelulusannya,” tegas Edy yang juga Sekretaris Unit Pemberantasan Pungutan Liar Wilayah ini.     Kontributor: Humas Kanwil