UU ASN TINGKATKAN PELAYANAN PEMASYARAKATAN

Jakarta, INFO_PAS. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Handoyo Sudradjat menyambut baik Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Handoyo menilai UU ASN merupakan salah satu rangkaian upaya penyempuranan organisasi pemasyarakatan, yang diawali dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan perbaikan dalam pengelolaan SDM. “Pemahaman pegawai tentang UU ASN akan menjadi langkah awal agar pemasyarakatan lebih solid, sehingga dapat menyempurnakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan,”ujar Handoyo saat Sosialisasi UU ASN di di Graha Bhakti Pemasyarakatan lantai 6 Gedung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Selasa (4/3). Deputi bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Setiawan Wangsaatmaja hadir langsung menjadi narasumber. Setiawan merupakan salah seorang yang terlibat dalam penyusunan UU yang bersejarah dalam kepegawaian nasional.

UU ASN TINGKATKAN PELAYANAN PEMASYARAKATAN
Jakarta, INFO_PAS. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Handoyo Sudradjat menyambut baik Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Handoyo menilai UU ASN merupakan salah satu rangkaian upaya penyempuranan organisasi pemasyarakatan, yang diawali dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan perbaikan dalam pengelolaan SDM. “Pemahaman pegawai tentang UU ASN akan menjadi langkah awal agar pemasyarakatan lebih solid, sehingga dapat menyempurnakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan,”ujar Handoyo saat Sosialisasi UU ASN di di Graha Bhakti Pemasyarakatan lantai 6 Gedung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Selasa (4/3). Deputi bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Setiawan Wangsaatmaja hadir langsung menjadi narasumber. Setiawan merupakan salah seorang yang terlibat dalam penyusunan UU yang bersejarah dalam kepegawaian nasional. “Kami sengaja mengundang beliau, agar pegawai pemasyarakatan dapat jelas memahami UU ini, dari mulai latar belakang penyusunannya hingga pokok-pokok yang tercantum didalamnya,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ma’mun. ”UU ini dibuat dengan tujuan untuk mereform birokrasi pemerintahan indonesia agar lebih baik dengan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani,” ungkap Setiawan. Setiawan menuturkan bahwa SDM dalam pemerintahan adalah aset negara yang harus dikelola dengan baik. Agar pegawai dapat berkinerja secara maksimal, pemerintah berkewajiban meningkatkan kapasitasnya baik melalui diklat atau program magang. Khusus kepada pemasyarakatan, Setiawan menganjurkan agar pemasyarakatan meninjau kembali organisasinya agar dapat menjalankan fungsinya dan mengelola SDM-nya secara optimal sesuai dengan ketentuan yang ada di UU ASN. Sosialisasi diikuti para pejabat struktural serta para pejabat fungsional umum di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.  

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0