WBP IKUT BERPERAN SERTA DALAM PILKADA GUBERNUR MALUKU 2013-2018

KABAR PUSAT Jun 12, 2013 715 Add to Reading List

Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada selasa (11/06/2013) masyarakat Maluku secara serentak melakukan pencoblosan dalam pemilihan Pilkada Gubernur Maluku periode 2013-2018. Seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan di jajaran UPT Pemasyarakatan sebagai warga Negara Indonesia di Provinsi Maluku pun juga turut serta dalam kegiatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Khusus di Lapas Klas IIA Ambon dan Rutan Klas IIA Ambon, kegiatan tersebut diawasi langsung oleh Tim Komnas HAM RI serta Rombongan Tim Komisi II DPR RI; dan pada saat dilakukan pemantauan tim juga didampingi langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, P.C. Anwar Sudjono, Bc.IP.,SH. Pelaksanaan Pilkada di Lapas/Rutan/Cabang Rutan yang ada di luar Pulau pun

WBP IKUT BERPERAN SERTA DALAM PILKADA GUBERNUR MALUKU 2013-2018

Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada selasa (11/06/2013) masyarakat Maluku secara serentak melakukan pencoblosan dalam pemilihan Pilkada Gubernur Maluku periode 2013-2018. Seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan di jajaran UPT Pemasyarakatan sebagai warga Negara Indonesia di Provinsi Maluku pun juga turut serta dalam kegiatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Khusus di Lapas Klas IIA Ambon dan Rutan Klas IIA Ambon, kegiatan tersebut diawasi langsung oleh Tim Komnas HAM RI serta Rombongan Tim Komisi II DPR RI; dan pada saat dilakukan pemantauan tim juga didampingi langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, P.C. Anwar Sudjono, Bc.IP.,SH. Pelaksanaan Pilkada di Lapas/Rutan/Cabang Rutan yang ada di luar Pulau pun tak luput dari pantauan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh penghuni telah berperan aktif dalam Pilkada Gubernur Maluku dimaksud. Pelaksanaan kegiatan Pilkada di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan se-Maluku umumnya berjalan lancar, aman dan tertib sehingga dampak gangguan kamtib yang diwaspadai dapat diminimalisir. WBP menggunakan hak suara sesuai prosedur sekaligus juga sebagai perwujudan dan implementasi dari UU HAM dan juga UU Pemasyarakatan yaitu UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 Ayat 1 Huruf m bahwa narapidana berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain hak politik termasuk hak memilih. (humas_PAS). 1-Tim Komisi II DPR RI dan Tim Komnas HAM RI saat memasuki Lapas Klas IIA Ambon

Tim Komisi II DPR RI dan Tim Komnas HAM RI saat memasuki Lapas Klas IIA Ambon

2-Rombongan Tim Komisi II DPR RI mengawasi langsung pelaksanaan Pilkada di Lapas Klas IIA Ambon

Rombongan Tim Komisi II DPR RI mengawasi langsung pelaksanaan Pilkada di Lapas Klas IIA Ambon 3-Partisipasi WBP Rutan Klas IIA Ambon dalam Pilkada Gubernur Maluku

3-Partisipasi WBP Rutan Klas IIA Ambon dalam Pilkada Gubernur Maluku

Partisipasi WBP Rutan Klas IIA Ambon dalam Pilkada Gubernur Maluku 4-Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Maluku kiri dan Kepala Lapas Klas IIA Ambon kanan bersama Tim Komnas HAM RI

4-Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Maluku kiri dan Kepala Lapas Klas IIA Ambon kanan bersama Tim Komnas HAM RI

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Maluku (kiri) dan Kepala Lapas Klas IIA Ambon (kanan) bersama Tim Komnas HAM RI 5-Tahanan di Lapas Piru setelah melakukan pencoblosan