Atasi Kelebihan Kapasitas LP Saatnya Menjajal Hukuman Kerja Sosial

Kerusuhan pecah di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, baru-baru ini. Sebanyak 218 narapidana kabur, lebih dari 100 di antaranya masih buron. Pemerintah pun didesak menambah jumlah LP. Namun, langkah tersebut diyakini tak akan menyelesaikan seluruh persoalan. USAI pecah kerusuhan di LP Tanjung Gusta, anggota Komisi III DPR Eva K Sundari menyatakan tidak terkejut. Dia beralasan, LP tersebut melebihi kapasitas lebih dari 200 persen. Hal itu diakui oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), jumlah penghuni di LP Tanjung Gusta pada 11 Juli 2013 sebanyak 2600 orang, terdiri atas 2.594 napi dan enam tahanan. Jumlah itu berlebih 247 persen dari kapasitas maksimal yang seharusnya hanya 1.054 orang. ”Persoalan kapasitas yang berlebih itu bukan hanya tipikal LP Medan, melainkan rata-rata LP di kota-kota besar di Indonesia,” kata Denny. Kasubdit Humas Direktorat Jenderal

Atasi Kelebihan Kapasitas LP Saatnya Menjajal Hukuman Kerja Sosial
Kerusuhan pecah di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, baru-baru ini. Sebanyak 218 narapidana kabur, lebih dari 100 di antaranya masih buron. Pemerintah pun didesak menambah jumlah LP. Namun, langkah tersebut diyakini tak akan menyelesaikan seluruh persoalan. USAI pecah kerusuhan di LP Tanjung Gusta, anggota Komisi III DPR Eva K Sundari menyatakan tidak terkejut. Dia beralasan, LP tersebut melebihi kapasitas lebih dari 200 persen. Hal itu diakui oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), jumlah penghuni di LP Tanjung Gusta pada 11 Juli 2013 sebanyak 2600 orang, terdiri atas 2.594 napi dan enam tahanan. Jumlah itu berlebih 247 persen dari kapasitas maksimal yang seharusnya hanya 1.054 orang. ”Persoalan kapasitas yang berlebih itu bukan hanya tipikal LP Medan, melainkan rata-rata LP di kota-kota besar di Indonesia,” kata Denny. Kasubdit Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Akbar Hadi Prabowo mengatakan, berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM per 18 Juli 2013, setidaknya ada lima penjara yang paling padat di Tanah Air, yakni Cabang Rutan Bagan Siapi-api, Riau, yang dihuni 593 warga binaan, padahal kapasitasnya 66 orang. Ini berarti kelebihan kapasitas 898 persen. Hal sama terjadi di LP Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang dihuni 2.427 warga binaan, padahal kapasitasnya 366 sehingga over 663 persen. LP Bengkalis, Riau dihuni 945 orang, padahal kapasitasnya 174 orang sehingga over 543 persen. LP Anak Martapura, Kalsel dihuni 953 warga binaan, kapasitasnya 180 orang atau kelebihan 529 persen. Terakhir, LP Jambi dihuni 1.118 warga binaan, padahal kapasitasnya 218 orang atau kelebihan 510 persen. Jumlah penghuni seluruh LP saat ini sekitar 162 ribu orang, 117 ribu di antaranya narapidana yang telah divonis. Adapun jumlah LP dan rutan 457, dengan rincian 248 LP, 151 rutan, dan 58 cabang rutan. Tambahan 65 LP Banyak upaya dilakukan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas penghuni LP. Sekjen Kemenkum HAM Bambang Rantam Sariwanto mengatakan, tahun ini pihaknya menambah LP berkapasitas 13.500 narapidana. Anggaran pembangunan lanjutan LP dan rutan tahun 2013 Rp 226 miliar. Anggaran ini merupakan bagian dari Rp 1 triliun lebih sebagaimana amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2010. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan, perlu tambahan 65 LP untuk menampung jumlah narapidana yang kini sudah jauh melebihi kapasitas. Saat ini, pemerintah baru menganggarkan dana untuk 20 LP baru dan melanjutkan pembangunan LP yang sudah ada. Tapi, apakah upaya itu sudah cukup? Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Susy Susilawati berpendapat, pembangunan LP baru hanya salah satu upaya mengurangi persoalan over capacity. Pasalnya, pertumbuhan penghuni tidak seimbang dengan kemampuan negara membangun LP. ”Berapa pun LP yang akan dibangun tidak akan seimbang,” katanya. Menurut dia, ada langkah lain yang bisa mengurangi persoalan tersebut. Salah satunya, tidak semua terpidana dijatuhi hukuman penjara, tapi bisa dengan hukuman kerja sosial. Susy menyatakan, pihaknya telah mengusulkan mekanisme hukuman sosial untuk tindak pidana tertentu yang ancaman hukumannya ringan ke dalam RUU KUHP. ”Saat ini semua terpidana dipenjara, sehingga LP selalu penuh,” ujarnya. Sejumlah negara, seperti Belanda, Inggris, dan AS mengenal hukuman kerja sosial. KUHP Belanda versi 1996 misalnya mencantumkan jenis hukuman community services. Menurut ahli hukum Prof Romli Atmasasmita, dalam praktik, hukuman kerja sosial lebih sering dipakai untuk tindak pidana kategori ringan. Konsep itu pula yang kemudian dianut RUU KUHP. Draf RUU KUHP versi 2007 mengenal hukuman kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara yang tidak lebih dari enam bulan. (Mahendra Bungalan-59) Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/22/231728/Saatnya-Menjajal-Hukuman-Kerja-Sosial-

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0