Bapas Banjarmasin Perkuat Sinergi dalam Penyusunan Rancangan Perda Kab. Banjar
Banjar, INFO_PAS – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin terus perkuat kontribusinya dalam mendukung pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Koordinasi Penyusunan Rumusan Materi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penerapan Sanksi Pidana Kerja Sosial di Aula Transit Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, Senin (16/11)
Dalam kegiatan tersebut, Bapas Banjarmasin diwakili oleh Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya, Sayuti. Koordinasi ini turut melibatkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Pengadilan Negeri Martapura, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar sebagai leading sector.
Pembahasan difokuskan pada penyusunan dan penyempurnaan rumusan materi rancangan peraturan daerah agar menjadi landasan bagi penerapan pidana kerja sosial di wilayah Kabupaten Banjar. Keterlibatan berbagai instansi menjadi bagian penting untuk menyelaraskan perspektif, kewenangan, dan kebutuhan teknis masing-masing lembaga dalam mendukung pelaksanaan jenis pidana tersebut.
Melalui forum koordinasi tersebut, masing-masing instansi berkesempatan menyampaikan masukan guna memastikan substansi rancangan peraturan daerah dapat disusun secara komprehensif dan aplikatif. Sinergi antara pemerintah daerah (pemda), Aparat Penegak Hukum (APH), dan Bapas diharapkan membangun kerangka pelaksanaan pidana kerja sosial yang tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi diterapkan secara nyata dengan dukungan sarana, mekanisme, dan pengawasan yang memadai.
Sayuti menyampaikan penerapan pidana kerja sosial memerlukan mekanisme pelaksanaan yang jelas, mulai dari penentuan lokasi kegiatan, bentuk pekerjaan sosial, pihak yang bertanggung jawab, hingga pola pemantauan dan evaluasi. Menurutnya, keterlibatan Bapas menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan pidana tersebut tetap memperhatikan kondisi individu, kebutuhan pembimbingan, dan tujuan reintegrasi sosial.
“Kerja sosial harus dirancang sebagai kegiatan yang memiliki nilai edukatif dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan semata-mata sebagai kewajiban menjalankan hukuman. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemda, APH, dan Bapas diperlukan agar pelaksanaannya berlangsung secara terukur, manusiawi, dan akuntabel,” tutur Sayuti.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta, menekankan pentingnya kesamaan pemahaman dan koordinasi antarlembaga dalam merumuskan kebijakan penerapan pidana kerja sosial. Menurutnya, penyusunan rancangan peraturan daerah harus memperhatikan aspek regulasi sekaligus kesiapan pelaksanaannya agar kebijakan yang dihasilkan diterapkan secara jelas, terarah, dan sesuai kebutuhan daerah.
“Masukan dari unsur penegak hukum dan instansi terkait menjadi bagian penting dalam menyempurnakan substansi rancangan peraturan daerah. Dengan demikian, regulasi yang disusun tidak hanya memberikan kepastian dari sisi hukum, tetapi juga membangun mekanisme koordinasi dan pembagian peran yang jelas di antara para pihak yang terlibat,” terang Ahmad.
Terpisah, Kepala Bapas Banjarmasin, Nirhono Jatmokoadi, menyampaikan keterlibatan Bapas dalam penyusunan regulasi ini merupakan dukungan terhadap transformasi sistem pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan aspek pembinaan, tanggung jawab sosial, dan pemulihan hubungan antara pelaku dengan masyarakat. Menurutnya, pidana kerja sosial merupakan salah satu pendekatan pemidanaan yang perlu dipersiapkan secara matang melalui dukungan regulasi dan koordinasi lintas sektor.
“Bapas memiliki peran strategis dalam memastikan aspek pembimbingan dan pendampingan kemasyarakatan terintegrasi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak sekadar menjadi bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Nirhono.
Bagi Bapas, penguatan regulasi daerah mengenai pidana kerja sosial juga menjadi upaya memperluas pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Pelaksanaan kerja sosial diharapkan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran dan perubahan perilaku. Untuk itu, Bapas Banjarmasin berkomitmen untuk terus berpartisipasi aktif dalam penguatan sinergi antarlembaga guna mendukung implementasi kebijakan Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan sosial. (IR)
Kontributor: Bapas Banjarmasin
What's Your Reaction?


