Cegah Ekstremisme, Ditjenpas-AIDA Latih Petugas Pahami Perspektif Korban Terorisme

Jakarta, INFO_PAS - Seiring dengan meningkatnya ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Aliansi Indonesia Damai (AIDA) bekerja sama melaksanakan “Pelatihan Penguatan Perkspektif Korban Terorisme bagi Petugas Lapas” pada Kamis (23/6). Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta, pelatihan diikuti oleh 35 peserta dari berbagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Ahli Jaringan Terorisme, Solahudin; wali narapidana terorisme (napiter) Lapas Surabaya, Bambang Sugianto; mantan napiter, Mukhtar Khairi; serta dua penyintas terorisme, Nurman Permana dan Susi Afitriyani. Mereka berbagi pengalaman dampak buruk dan kerugian yang disebabkan oleh paham radikalisme dan ekstremisme kekerasan.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Thurman Hutapea. Dalam sambutannya, Thurman menyampaikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Revitalisasi Pemasyarakatan.  Dalam peraturan tersebut, Ditjenpas diamanahkan dan dituntut untuk menyelenggarakan program pembinaan yang lebih baik. Hal ini dilaksanakan melalui pembinaan khusus bagi narapidana berisiko tinggi, termasuk di dalamnya napiter.

“Untuk menangani napiter, petugas Pemasyarakatan harus memiliki keterampilan khusus agar program pembinaan, deradikalisasi, dan persiapan menuju Reintegrasi bisa berjaya dengan baik dan efektif dalam lingkungan yang aman dan tertib,” ungkap Thurman.

Menurut Thurman, hubungan yang efektif antara petugas dengan napiter akan berkontribusi signifikan terhadap keselamatan dan keamanan petugas, napiter, dan masyarakat, serta mendukung keberhasilan program pembinaan. “Hubungan yang baik juga dapat memfasilitasi terbangunnya ‘trust’ dan membantu meruntuhkan penghalang antara kita dengan mereka serta ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap Aparat Penegak Hukum yang sering terlihat di antara napiter dengan pola pikir radikal atau ekstremis,” terangnya.

Terakhir, Thurman menyampaikan apresiasi kepada petugas Pemasyarakatan, khususnya wali/petugas pembinaan napiter yang telah berhasil membangun hubungan positif ini di Lapas. “Berkat kinerja petugas, program pembinaan napiter dapat berhasil. Tak sedikit pula di antara mereka yang berikrar setia kepada NKRI,” tandasnya.

Sementara itu, Solahudin selaku Ahli Jaringan Teroris memengungkapkan pelatihan ini juga bertujuan mencegah petugas Pemasyarakatan terpapar paham radikalisme. “Jika dianalogikan seperti COVID-19, yang paling rentan terpapar adalah tenaga kesehatan, seperti itu juga di Lapas. Sebagai orang yang paling sering bersentuhan dengan napiter, petugas Pemasyarakatan juga sangat rentan terpapar paham radikalisme. Untuk itu, mereka perlu dibekali dengan perspektif yang benar mengenai ekstremisme kekerasan,” jelasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Umum Aliansi Indonesia Damai, Hasibullah Satrawi, dan Kepala Lapas Cipinang, Tonny Nainggolan. (mrr/afn)