Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Berkomitmen Dalam Janji Kinerja 2019

Jakarta, INFO_PAS - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) beserta seluruh jajaran baik di unit utama maupun kantor wilayah, melaksanakan Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja tahun 2019, di Lapangan Merah Kantor Kemenkumham, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (3/1). Dalam Apel tersebut turut hadir para pimpinan tinggi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Apel ini merupakan bagian dari langkah pertama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mengokohkan komitmennya untuk mewujudkan good governance di lingkungan Kemenkumham. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, berpesan kepada seluruh jajaran agar menjadikan apel ini sebagai persiapan para aparaturnya untuk bekerja di tahun 2019. “Jadikan momentum ini sebagai pondasi dasar bagi keberhasilan kita ditahun 2019,” ujar Yasonna. Apel yang juga dirangkaikan dengan Deklarasi Janji Kinerja diharapkan menjadi komitmen dalam melaksanakan target-target yang telah disepakati. “Demikian juga dengan pencanangan zona integritas dan penandatanganan pakta integritas adalah bagian dari ikhtiar kita mewujudkan Kemenkumham yang terus berintegritas dan bersih dari korupsi,” jelas Menkumham dihadapan para peserta upacara yang terdiri dari pegawai seluruh unit utama. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Syafruddin, mengapresiasi atas dilaksanakannya apel komitmen ini. “Momentum ini menjadikan tonggak kinerja institusi semakin kuat, ditanamkan melalui pembacaan pakta integritas serta komitmen pembangunan bersama menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” tutur Syarifuddin. Ia juga berpesan kepada seluruh peserta apel, agar bersiap untuk menghadapi tantangan kedepan, yaitu mewujudkan visi Indonesia 2045 menjadikan negara yang maju dan madani, serta melampaui tantangan revolusi industri 4.0. “Membangun zona integitas membutuhkan komitmen pimpinan, dan seluruh jajaran harus menjadi agen dari perubahan itu sendiri, untuk mengubah sistem dan tata kelola menjadi hadir dan lebih baik,” jelasnya. Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, juga memberikan apresiasi terhadap berbagai upaya pembenahan yang telah dilakukan oleh Kemenkumham. Disertai sedikit catatan, Amzulian menjelaskan sedikitnya ada tiga hal yang harus dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, dengan beragam tingkat tantangannya. “Apa yang dikomitmenkan menjadi kewajiban pejabat yang ada di Kemenkumham, untuk memberikan jaminan kepada Menkumham, untuk memberikan perbaikan kinerja di Kemenkumham,” lanjutnya. Amzulian juga mengatakan semua teknologi di Kemenkumham ada jaminan bahwa teknologi itu benar-benar beroperasi di lapangan. “Jangan sampai teknologi itu hanya bagus saat dipaparkan,namun juga harus beroperasi dengan baik di lapangan, saya berharap juga pengawasan internal berjalan sesuai dengan harapan,” pungkasnya.***