Ditjen PAS Serius Tangani Overstaying & Pengelolaan Basan Baran

Jakarta, INFO_PAS - Tata kelola benda sitaan (basan) dan barang rampasan negara (baran) pada rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) serta pelayanan tahanan mewujudkan  zero overstaying  pada lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) merupakan salah satu butir Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020, Untuk itulah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggelar Rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan di Millennium Hotel Sirih Jakarta mulai Senin (24/2).

“Penanganan overstay perlu dukungan dari semua penegak hukum yang terlibat, khususnya instasi yang memiliki tahanan yang dititipkan dan ditempatkan. Lapas dan rutan harus terus berkoordinasi terkait masa penahan agar tidak ada lagi penahanan yang melebihi waktu penahanan,” pesan Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran, Heni Yuwono.

Sementara itu, dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan Rupbasan tanggal 20 September 1985 di lingkungan Departemen Kehakiman secara yuridis terdapat 35 Rupbasan Kelas I dan 175 Rupbasan Kelas II. Namun, kenyataannya hingga sampai saat ini di Indonesia baru ada 64 rupbasan, yaitu 35 Rupbasan Kelas I dan 29 Rupbasan Kelas II yang baru dibangun.

“Terkait pelaksanaan Pasal 45 KUHAP dimungkinkan basan yang dititipkan di rupbasan atas persetujuan tersangka dan institusi yang menyita dapat dilelang dan disisakan sebagian untuk barang bukti di pengadilan,” tambahnya.

Ia mengingatkan penyimpanan benda sitaan yang mempunyai sifat cepat rusak dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan menurunnya nilai ekonomis dari sitaan. “Ini berpotensi merugikan keuangan negara karena saat dilakukannya pelelangan barang tersebut nilainya sudah menyusut apabila tidak dilakukan pemeliharaan dan apabila dilakukan pemeliharaan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit,” tandas Heni.