IPKEMINDO, Menuju SDM Indonesia Unggul

Jakarta, INFO_PAS – Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul terus digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Hal tersebut dilatarbelakangi besarnya jumlah penduduk Indonesia yang diprediksi mencapai 270 juta jiwa pada tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) menyadari pentingnya pembangunan petugas Pemasyarakatan, khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang unggul. Dengan semangat itulah, IPKEMINDO dan Ditjen PAS menyelenggarakan Seminar Nasional Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan selama dua hari pada Kamis (7/11) hingga Jumat (8/11) di Merlynn Park Hotel Jakarta.

Seminar diikuti oleh PK, mahasiswa, praktisi peradilan pidana, pengamat dan peneliti Pemasyarakatan, serta stakeholder. Turut hadir Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, sekaligus menjadi keynote speaker pada seminar tersebut.

“Pemasyarakatan memiliki SDM yang besar, seperti jumlah PK yang besar. Mereka memiliki peran yang sangat strategis. Tidak hanya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), tetapi lebih luas pada sistem peradilan pidana. Ini menjadi kekuatan kita,” ujar Utami.

Ia mengungkapkan pembangunan petugas Pemasyarakatan yang unggul, khususnya PK, menjadi penting untuk membangun birokrasi yang melayani. Dalam Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, PK hadir sejak seseorang menjadi tahanan hingga menjalani pembinaan sebagai narapidana, baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan.

“Kita harus menguatkan peran PK agar menjadi SDM unggul untuk memastikan berjalannya Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Pembangunan PK menjadi SDM unggul akan berdampak pada dihasilkannya WBP yang unggul dan produktif,” tambah Utami.

Terdapat dua sesi dalam seminar nasional tersebut. Pada sesi pertama, para peserta akan mengikuti pembahasan mengenai Peran PK dalam Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Sesi ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Deputi Bidang Kelembagaan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional, serta Deputi Bidang Hukum dan Perundangan Sekretariat Negara.

Peran PK dalam Penanganan Narapidana Kasus Narkotika dan Terorisme dibahas pada sesi kedua. Sesi ini menghadirkan narasumber Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional serta Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Seminar nasional kali ini juga dirangkaikan dengan lokakarya yang berlangsung selama dua hari. Lokakarya tersebut menghadirkan jajaran Pimpinan Tinggi Pratama Ditjen PAS yang akan mengulas tentang penyusunan karya tulis ilmiah di bidang bimbingan kemasyarakatan, peran PK dalam penilaian perubahan perilaku dan pemenuhan hak klien, peran PK dalam pra rehabilitasi dan pasca rehabilitasi bagi narapidana, pengembangan karir jabatan fungsional PK dan Sistem Database Pemasyarakatan sebagai penunjang profesionalisme PK, serta pelaksanaan tugas dan fungsi PK dalam sistem peradilan pidana.