Kanwil Ditjenpas Sultra Perkuat Disiplin Layanan dan Matangkan Program Ketahanan Pangan

Kendari, INFO_PAS — Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tenggara jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Kendari bahas evaluasi pelaksanaan program sekaligus mematangkan implementasi program ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembinaan Warga Binaan, Kamis (25/6). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil (Kakanwil) Ditjenpas Sulawesi Tenggara, Sulardi.

Kakanwil menekankan pentingnya peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan Pemasyarakatan di seluruh UPT. Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi sosialisasi hak Remisi dan Integrasi kepada Warga Binaan dan keluarganya, penertiban penempatan tamping agar tidak ditempatkan di area steril maupun area administrasi, keterlibatan Kanwil dalam setiap Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), percepatan pelaporan overstay, optimalisasi sidang online, serta validasi data Sistem Database Pemasyarakatan. Seluruh petugas juga diingatkan untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Agenda selanjutnya difokuskan pada pengembangan program ketahanan pangan yang akan memanfaatkan lahan idle di belakang LPKA dan Lapas Perempuan Kendari yang dirancang melalui skema kerja sama dengan mitra maupun koperasi. Komoditas yang akan dikembangkan meliputi peternakan ayam serta budidaya cabai, tomat, dan terung dengan melibatkan Warga Binaan yang telah melalui proses seleksi dan asesmen secara ketat.

Kakanwil menegaskan program ketahanan pangan tidak hanya bertujuan mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi sarana pembinaan yang memberikan keterampilan dan pengalaman kerja bagi Warga Binaan. “Program ketahanan pangan harus berjalan dengan prinsip keamanan, akuntabilitas, dan pembinaan. Warga Binaan yang dilibatkan harus melalui asesmen yang objektif sehingga benar-benar siap mengikuti program. Harapan kami, setelah kembali ke masyarakat, mereka memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan yang lebih baik,” harapnya.

Dalam sesi diskusi, para Kepala UPT turut menyampaikan berbagai masukan, mulai dari kebutuhan pengawasan terhadap Warga Binaan yang bekerja di lokasi ketahanan pangan, kondisi overstay, perkembangan pelaksanaan sidang online, hingga kesiapan koperasi masing-masing UPT dalam mendukung keberlangsungan program. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan sebelum program dijalankan secara penuh.

Kepala Lapas Kendari, Muctar, menyampaikan pelaksanaan program membutuhkan sistem pengawasan optimal mengingat karakteristik Warga Binaan yang akan dilibatkan. Ia juga menekankan pentingnya seleksi yang ketat sebelum penempatan Warga Binaan di lokasi ketahanan pangan.

“Kami mendukung penuh program ketahanan pangan yang digagas Kanwil. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan aspek keamanan melalui asesmen, penelitian kemasyarakatan, dan pendampingan petugas agar program berjalan dengan baik tanpa mengurangi fungsi pengamanan,” ujar Muctar

Menanggapi berbagai masukan tersebut, pihak Kanwil menegaskan seluruh Warga Binaan yang akan bekerja wajib melalui mekanisme Sidang TPP, asesmen, dan penugasan resmi. Penempatan Warga Binaan juga harus memperhatikan standar keamanan, termasuk pemisahan lokasi dengan Anak Binaan di LPKA apabila program dilaksanakan di kawasan tersebut.

Sebagai tindak lanjut, seluruh UPT diminta segera menyiapkan calon tenaga kerja Warga Binaan melalui mekanisme Sidang TPP, memastikan pengawasan selama pelaksanaan program, segera menyampaikan laporan terkait overstay, perkembangan PO INKOMPASINDO, dan data pendukung lainnya kepada Kanwil. Persiapan tenaga kerja untuk program ketahanan pangan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar satu bulan. (IR)

Kontributor: Kanwil Ditjenpas Sultra