Ketika Rutan Tetap Kondusif: Kerja Senyap di Balik Keamanan Pemasyarakatan

Ketika sebuah Rumah Tahanan Negara (Rutan) berada dalam keadaan aman dan tertib, kondisi tersebut sering kali terlihat sebagai sesuatu yang biasa. Aktivitas berlangsung sesuai ketentuan, Warga Binaan menjalani kegiatan, petugas melaksanakan tugas, dan lingkungan Rutan tetap terkendali. Namun, di balik situasi yang tampak tenang tersebut terdapat rangkaian pekerjaan yang berlangsung secara konsisten: mengamati, memantau, memeriksa, berkoordinasi, mencatat, dan memastikan setiap prosedur berjalan sebagaimana mestinya.

Keamanan dalam Pemasyarakatan memang tidak semata-mata berbicara mengenai tembok, pintu, pagar, atau keberadaan petugas di pos pengamanan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan pengamanan dan pengamatan sebagai fungsi Pemasyarakatan bersama dengan pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, dan perawatan. Seluruh fungsi tersebut diarahkan dalam kerangka penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), serta tujuan reintegrasi sosial.

Dengan demikian, keamanan bukanlah tujuan yang berdiri sendiri. Keamanan menjadi salah satu fondasi agar fungsi Pemasyarakatan lainnya dapat berlangsung. Lingkungan yang aman dan tertib memberikan ruang bagi pelayanan, pembinaan, perawatan, dan proses pembimbingan untuk berjalan secara teratur. Dalam konteks inilah pekerjaan pengamanan di Rutan perlu dilihat bukan hanya sebagai aktivitas menjaga, tetapi bagian dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan secara keseluruhan.

Kewaspadaan yang Menjadi Kebiasaan

Salah satu unsur penting dalam menjaga kondisi tersebut adalah kewaspadaan. Kewaspadaan tidak selalu berarti menghadapi keadaan darurat atau menunggu terjadinya gangguan. Justru, dalam sistem pengamanan, kewaspadaan memiliki nilai ketika diterapkan sebelum sebuah persoalan berkembang menjadi gangguan nyata.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menjelaskan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) mencakup deteksi, peringatan, dan cegah dini. Pendekatan tersebut menempatkan pencegahan sebagai proses yang dilakukan sebelum gangguan berkembang, melalui pengamatan, dokumentasi, pencatatan, pelaporan, dan koordinasi.

Kerangka tersebut menunjukkan keamanan tidak selalu hadir dalam bentuk tindakan besar. Sering kali ia bekerja dalam bentuk aktivitas yang berulang dan tampak sederhana. Seorang petugas yang mengamati lingkungan dari pos pengamanan, memastikan situasi tetap terkendali, memperhatikan perubahan kondisi, atau meneruskan informasi kepada petugas terkait sedang menjalankan bagian dari mata rantai pencegahan.

Di Rutan Kelas IIB Kebumen, gambaran tersebut dapat dilihat melalui aktivitas petugas pada pos pengamanan. Dari titik pengawasan, petugas tidak hanya berada di sebuah tempat, tetapi menjalankan fungsi pengamatan terhadap lingkungan yang menjadi tanggung jawab pengamanan. Kewaspadaan kemudian tidak lagi menjadi respons sesaat, melainkan kebiasaan kerja yang dilakukan secara konsisten.

Dari Melihat Menjadi Mengamati

Ada perbedaan antara sekadar melihat dan melakukan pengamatan dalam konteks pengamanan. Melihat berarti menangkap sesuatu secara visual, sementara mengamati berarti memberikan perhatian terhadap situasi untuk memahami apakah terdapat perubahan yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Dalam sistem keamanan, kemampuan mengamati menjadi penting karena potensi gangguan tidak selalu muncul dalam bentuk yang langsung terlihat.

Konsep ini sejalan dengan kebijakan pencegahan gangguan kamtib Pemasyarakatan. Ditjenpas sebelumnya menjelaskan pengamatan, dokumentasi, pencatatan, pelaporan, dan koordinasi merupakan metode pencegahan gangguan kamtib.

Perkembangan kebijakan kemudian makin menegaskan pendekatan tersebut. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kamtib pada Satuan Kerja Pemasyarakatan menetapkan  penyelenggaraan kamtib bertujuan menciptakan kondisi yang bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata untuk mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan. Regulasi tersebut juga mengatur pengamanan pada Rutan dan Lapas meliputi pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Artinya, pengamanan tidak hanya dimulai ketika gangguan telah terjadi. Pencegahan merupakan bagian yang melekat dalam sistem.

Kerja Senyap yang Tidak Selalu Terlihat

Inilah sisi pengamanan yang sering luput dari perhatian publik. Masyarakat lebih mudah melihat ketika terjadi razia, penggeledahan, atau penanganan suatu gangguan. Sebaliknya, pekerjaan yang dilakukan setiap hari untuk memastikan gangguan tidak terjadi cenderung tidak terlihat. Padahal, keberhasilan pencegahan justru dapat tercermin dari kondisi ketika aktivitas berjalan normal.

Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 menegaskan penyelenggaraan kamtib dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan melalui petugas Pemasyarakatan. Dengan kata lain, keamanan bukan pekerjaan yang berdiri sendiri pada satu tindakan atau satu individu, melainkan bagian dari sistem kelembagaan.

Hal tersebut juga sejalan dengan penjelasan Ditjenpas mengenai tugas penjagaan pada Lapas dan Rutan. Penjagaan merupakan kegiatan pengamanan terhadap orang dan fasilitas untuk mencegah gangguan kamtib dengan pelaksanaannya dilakukan oleh regu pengamanan.

Karena itu, petugas yang terlihat berada di pos pengamanan sesungguhnya merupakan sistem yang lebih luas. Di balik satu titik pengawasan terdapat pembagian tugas, prosedur, komunikasi, pencatatan, koordinasi, serta mekanisme pengambilan tindakan yang keseluruhannya diarahkan untuk mempertahankan kondisi yang aman dan tertib.

Rutinitas yang Membentuk Kesiapsiagaan

Dalam pekerjaan pengamanan, rutinitas terkadang dipersepsikan sebagai aktivitas yang monoton. Namun, dari perspektif keselamatan dan pengelolaan Lapas, rutinitas yang dijalankan secara konsisten justru dapat menjadi sistem pengendalian.

Kajian John Wooldredge dalam Annual Review of Criminology menunjukkan budaya dan manajemen penjara memiliki hubungan dengan keamanan serta terjadinya kekerasan dan pelanggaran di Lapas. Kajian tersebut juga menempatkan petugas Pemasyarakatan dan praktik pengelolaan lembaga sebagai bagian penting dalam memahami keselamatan di lingkungan penjara.

Dengan demikian, konsistensi menjalankan prosedur bukan sekadar persoalan administratif. Ia membentuk pola kerja yang memungkinkan petugas memahami kondisi lingkungan dan merespons perubahan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Hal ini menjadi makin penting karena pekerjaan Pemasyarakatan memiliki karakter yang terstruktur, tetapi pada saat yang sama harus menghadapi kemungkinan munculnya situasi yang tidak terduga. Penelitian mengenai petugas Pemasyarakatan juga menunjukkan kondisi kerja dan lingkungan organisasi berkaitan dengan persepsi keselamatan petugas. Karena itu, kewaspadaan tidak seharusnya dipahami sebagai keadaan tegang tanpa henti, tetapi sebagai kesiapan profesional untuk memperhatikan situasi dan bertindak sesuai prosedur ketika diperlukan.

Deteksi Dini: Mencegah Sebelum Menjadi Gangguan

Konsep kewaspadaan kemudian berhubungan langsung dengan deteksi dini. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan mengatur penyelenggaraan kegiatan intelijen sebagai bagian dari Sistem Pemasyarakatan, termasuk untuk menciptakan situasi kondusif melalui deteksi dan peringatan dini terhadap potensi gangguan keamanan.

Sementara itu, standar pencegahan yang lebih baru ditunjukkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-46.PR.01.03 Tahun 2025 tentang Standar Pencegahan Gangguan Kamtib Pemasyarakatan pada Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA. Dalam praktik yang diberitakan Ditjenpas pada 2026, standar tersebut digunakan bersama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 sebagai landasan kegiatan pencegahan gangguan kamtib. Kehadiran standar tersebut memperlihatkan adanya kesinambungan kebijakan: pengamanan diarahkan untuk mengurangi potensi gangguan sebelum berkembang menjadi gangguan nyata. Pada titik ini, kewaspadaan menjadi lebih dari sekadar sikap personal. Ia merupakan bagian dari budaya kerja dan sistem organisasi.

Keamanan yang Tetap Humanis

Menjaga keamanan juga tidak berarti mengesampingkan pendekatan yang menghormati manusia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 secara eksplisit menempatkan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam kerangka penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM. Karena itu, pengamanan dan pembinaan tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua kutub yang saling bertentangan. Keamanan menciptakan kondisi yang memungkinkan pembinaan berjalan, sedangkan pembinaan merupakan bagian dari tujuan Pemasyarakatan yang lebih luas.

Penelitian internasional juga menunjukkan kondisi organisasi dan iklim kehidupan di Lapas berhubungan dengan rasa aman petugas. Studi terhadap 1.427 petugas Pemasyarakatan pada 135 unit penjara di Belanda menemukan faktor iklim kerja dan iklim penjara berkontribusi terhadap persepsi keselamatan petugas.

Temuan tersebut tidak dapat secara langsung digeneralisasi ke Rutan di Indonesia karena konteks kelembagaannya berbeda. Namun, penelitian tersebut memberikan perspektif bahwa keamanan Pemasyarakatan bukan hanya persoalan sarana fisik, melainkan juga lingkungan organisasi, hubungan kerja, dan cara lembaga dikelola.

Ketika Situasi Kondusif Menjadi Hasil Kerja

Pada akhirnya, kondisi Rutan yang kondusif tidak semestinya dipahami sebagai keadaan yang muncul dengan sendirinya. Ia merupakan hasil dari berbagai unsur yang bekerja secara berkesinambungan: kewaspadaan petugas, kepatuhan terhadap prosedur, pengamatan, deteksi dini, komunikasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi.

Kebijakan terbaru juga menunjukkan pendekatan tersebut terus diperkuat. Dalam publikasi Ditjenpas pada 2026, sejumlah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan masih menempatkan deteksi dini, pengawasan, kepatuhan terhadap SOP, dan pencegahan gangguan kamtib sebagai upaya mempertahankan lingkungan yang aman dan kondusif.

Dari Rutan Kelas IIB Kebumen, gambaran petugas yang berdiri di pos pengamanan mungkin terlihat sederhana. Namun, di balik aktivitas tersebut terdapat pesan yang lebih besar tentang bagaimana keamanan Pemasyarakatan dibangun: bukan hanya melalui respons ketika gangguan terjadi, melainkan melalui kebiasaan untuk selalu memperhatikan, memastikan, mengantisipasi, dan menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Sebab, dalam Pemasyarakatan, keberhasilan pengamanan tidak selalu ditandai oleh peristiwa besar yang dapat diberitakan. Terkadang keberhasilan justru terlihat ketika tidak terjadi apa-apa ketika aktivitas berjalan tertib, pembinaan dapat berlangsung, pelayanan tetap berjalan, dan seluruh lingkungan Rutan berada dalam keadaan kondusif.

Penulis: Faiz Al Faroqi (MagangHub Kemnaaker Pengelola Kehumasan Kebumen)