Kolaborasi Paling Pas DitjenPAS dan BPIP

NusaDua, INFO_PAS,- Langkah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menggandeng Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan. Mulai dari Politisi, akademisi, lembaga dan aparatur pemerintahan.

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM yang juga seorang akademisi menyatakan bahwa kolaborasi antara DitjenPAS dan BPIP adalah suatu langkah yang sangat tepat dalam mengaktualisasikan ideologi Pancasila.

“Ini sudah sangat tepat. Kolaborasi antara BPIP dan DitjenPAS adalah kolaborasi yang sangat pas,” ucap Widodo dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Materi dan Metode Melalui Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Masa Depan Bangsa bagi Aparatur Sipil Negara yang diikuti oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan perwakilan dari seluruh Indonesia, Senin (3/11).

“Kehadiran BPIP dapat menjadi metode stadarisasi pemahaman tentang Pancasila bagi warga binaan sebelum mereka kembali ke masyarakat,” lanjutnya.

Menurutnya, mengaktualisaai ideologi Pancasila dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu keharusan. Karena disanalah tempat yang paling membutuhkan pembinaan tersebut.

Lebih lanjut ia berpesan agar jangan hanya membatasi pembinaan ideologi Pancasila kepada narapidana yang disinyalir terpapar faham radikalisme namun harus juga diterapkan kepada seluruh warga binaan karena mereka telah menabrak norma yang ada di masyarakat.

“Jika mereka mengaktualisasikan ideologi Pancasila dalam kehidupan tentulah mereka tidak akan melanggar norma-norma yang ada di masyarakat hingga sampai berada di dalam lapas,” tambah Widodo.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI), Ahmad Basarah menyampaikan, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara memiliki misi menyatukan bangsa indonesia yang majemuk. Pun begitu pula di lapas dan rutan seluruh Indonesia dimana tempat warga binaan kembali ditempah untuk kembali ke masyarakat.

Ia berharap Kementerian Hukum dan HAM melalui DitjenPAS dapat tampil menjadi garda terdepan membina dan menjaga ideologi Pancasila, khusuanya untuk seluruh Petugas dan warga binaan Pemasyarakatan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami mendorong Kepala UPT Pemasyarakatan untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pembinaan ideologi Pancasila di UPT Pemasyarakatan.

“Harus ada Output yang nyata dan signifikan dari Kepala UPT Pemasyarakatan yang telah mengikuti kegiatan rapat koordinasi ini untuk juga menyampaikan dan mensosialisasikan dan mengaktualisasikan pemahaman ideologi Pancasila kepada petugas dan warga binaan Pemasyarakatan,” tuturnya.

Ia mengingatkan kepada setiap kepala UPT Pemasyarakatan untuk lakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak BPIP hingga tidak terdapat kesalahan ataupun penyimpangan dalam pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila untuk kembali disampaikan di wilayah kerja masing-masing. ***