Komisi III DPR RI: Pembenahan UU Pemasyarakatan Solusi Atasi Overcrowded & Tingkatkan Layanan WBP

Jakarta, INFO_PAS – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Adies Khadir, menyebut pembenahan Undang-Undang (UU) Pemasyarakatan adalah solusi untuk atasi overcworded dan meningkatkan layanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan bersama anggota Komisi III DPR RI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Narkotika Jakarta dan Lapas Kelas I Cipinang, Kamis (16/1).

“Kami ke sini untuk melihat secara langsung keadaan lapas yang sudah overkapasitas hingga 300%. Kami ingin melihat bagaimana penanganannya, fasilitas yang ada, termasuk layanan kesehatan dan makanan,” ucap Adies.

Mengenai persoalan overcrowded lapas, Adies mengatakan akan mencari solusinya. “Kami akan cari solusi. Overkapasitas ini berada di hulu. Untuk yang hilir akan kami perbaiki,” katanya.

“Kuncinya ada di UU Pemasyarakatan. Harus segera dibenahi. Kami percaya akan terpangkas 40-50% kondisi overkapasitas di lapas, termasuk di dalamnya akan ditingkatkan layanan kesehatan dan fasilitas pendukungnya, seperti rumah sakit. Ini bentuk perhatian kami terhadap HAM,” sambung Adies.

Sejalan dengan hal tersebut, Adies mengatakan akan memprioritaskan pembenahan terhadap UU Pemasyarakatan. “Akan kami bahas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Hukum dan HAM. Usulan-usulan untuk meningkatkan pelayanan terhadap WBP di lapas akan kami selesaikan,” tutupnya.  

Dalam kunjungannya, anggota Komisi III DPR RI meninjau keadaan di dalam lapas, diantaranya area pelayanan, fasilitas penunjang WBP, dan blok hunian.

Kunjungan Komisi III DPR RI ini dipimpin Adies Kadir dan Ahmad Syahroni selaku Wakil Komisi III DPR RI. Turut hadir anggota Komisi III lainnya, yakni Arteria Dahlan, Hinca Panjaitan, Habib Aboe Bakar, Andi Rio, Muhammad Syafii, dan Taufik Basari.