Lapas Perempuan Kendari Dorong Penguatan Kolaborasi Lindungi Perempuan dan Anak

Kendari, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Kendari dorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk berikan perlindungan kepada perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Hal itu disampaikan Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi Lapas Perempuan Kendari, Muhammad Rizky, saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Refleksi Implementasi MoU Pemerintah Kota Kendari dengan Aparat Penegak Hukum tentang Perlindungan Hukum Terpadu bagi Perempuan dan ABH di Kota Kendari”, Rabu (23/9).

Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Kendari tersebut diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari. FGD jadi forum evaluasi pelaksanaan kerja sama perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di Kota Kendari.

Muhammad Rizky mengatakan, penanganan perempuan dan ABH membutuhkan koordinasi lintas sektor. Setiap instansi perlu menjalankan perannya sesuai kewenangan agar proses penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri. “Sinergi dan koordinasi antarinstansi sangat penting agar penanganan, pendampingan, dan pemenuhan hak perempuan dan anak dapat berjalan lebih optimal,” ujar Muhammad Rizky.

Menurutnya, kolaborasi antarlembaga diperlukan untuk memastikan perempuan dan anak memperoleh penanganan secara terpadu, termasuk dalam proses pendampingan serta pemenuhan hak selama berhadapan dengan hukum.

Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, turut soroti pentingnya evaluasi terhadap implementasi nota kesepahaman (MoU) yang telah dibangun bersama aparat penegak hukum. “Implementasi MoU perlu terus dievaluasi untuk melihat pelaksanaannya di lapangan, termasuk mengidentifikasi kendala dan langkah perbaikannya,” kata Amir.

Sementara itu, Kepala DP3A Kota Kendari, Fitriani Sinapoy, menegaskan perlindungan perempuan dan anak membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan. “Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan komitmen bersama serta mekanisme penanganan yang terintegrasi,” ungkap Fitriani.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah, Lapas Perempuan Kendari, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dorong penguatan koordinasi agar perlindungan, pendampingan, serta pemenuhan hak perempuan dan ABH dapat berjalan secara terpadu di Kota Kendari. (afn)

Kontributor: Humas Lapas Perempuan Kendari