Lapas Perempuan Palembang Raih Penghargaan Terbaik III di Lingkup KPPN Palembang

Palembang, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Palembang kembali menorehkan prestasi. Bertempat di Aula Utama Lantai I Gedung Keuangan Negara Palembang, Selasa (28/2) Lapas Perempuan Palembang raih penghargaan Terbaik III Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester II Tahun Anggaran 2022 satuan kerja (satker) di lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang.

Penghargaan tersebut diserahkan kepada Lapas Perempuan Palembang dalam acara Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2022 KPPN Palembang. Dalam acara itu, Lapas Perempuan Palembang diwakili oleh Ike Rahmawati selaku Kepala Lapas didampingi Endang Margiati selaku Pejabat Pembuat Komitman, Zulfika Utami selaku Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, Ria Rizki selaku Bendahara, serta Pengelola Keuangan, Ricky.

"Kita selayaknya patut berbangga, diundang oleh KPPN sebagai salah satu dari 95 satker yang ada di seluruh Palembang. Bahkan, berhasil meraih penghargaan Terbaik III. Dengan penghargaan ini, saya berharap Lapas Perempuan Palembang terus meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023 dengan lebih baik lagi," harap Ike.

Di tempat terpisah, Ilham Djaya yang merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatra Selatan memberikan apresiasi kepada Lapas Perempuan Palembang yang terus-menerus menorehkan prestasi gemilang. “Semoga dengan pencapaian ini menjadi suntikan semangat untuk terus memberikan yang terbaik,” ucapnya.

IKPA sendiri merupakan skema alat ukur yang digunakan untuk melakukan penilaian kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dikelola oleh satker kementerian/lembaga. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, fokus penilaian IKPA adalah Value for Money; ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas; serta kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan dalam pengelolaan anggaran pemerintah. (IR)

Kontributor: LPP Palembang