Monitoring UPT Pemasyarakatan, Kanwil Ditjenpas Sulteng Pastikan Pemenuhan Hak Warga Binaan Berjalan Sesuai Ketentuan

Palu, INFO_PAS – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tengah perkuat pengawasan terhadap pemenuhan hak Warga Binaan dengan melakukan monitoring secara langsung di sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan wilayah Palu, Sigi, dan Donggala, Selasa (29/9). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap layanan diberikan secara layak, setara, dan sesuai ketentuan.

Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman, membentuk tim monitoring yang bergerak secara bersamaan pada sejumlah UPT dengan melibatkan unsur Pelayanan dan Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, SDM, BMN, serta Humas. Ia juga turun langsung melakukan kunjungan maraton ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palu, hingga Rutan Kelas IIB Donggala.

Monitoring tidak hanya diarahkan pada pemeriksaan administratif, tetapi menyentuh langsung kondisi layanan yang diterima Warga Binaan. Tim memantau kelayakan hunian, kebersihan lingkungan, sarana pembinaan dan ibadah, kegiatan kerja, fasilitas olahraga dan rekreasi, sarana hiburan, hingga penyediaan makanan.

Herman menegaskan pemenuhan hak Warga Binaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemasyarakatan. Karena itu, setiap UPT harus memastikan pelayanan, pembinaan, perawatan, kesehatan, makanan, pembinaan keagamaan, serta fasilitas pendukung diberikan sesuai standar dan peraturan yang berlaku.

“Hak Warga Binaan harus dipenuhi secara setara dan bertanggung jawab. Kita tidak hanya melihat apakah fasilitas tersedia, tetapi memastikan fasilitas dan layanan tersebut benar-benar digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh Warga Binaan,” tegas Herman.

Dalam kunjungannya, Herman berdialog langsung dengan jajaran Kepala UPT dan petugas untuk mengetahui kondisi terkini, termasuk kebutuhan sarana prasarana maupun kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan. Dialog tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memastikan setiap persoalan segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Tidak berhenti pada jajaran petugas, Herman turut berinteraksi dengan Warga Binaan. Mereka diberikan kesempatan menyampaikan pengalaman selama menerima layanan, termasuk kebutuhan, kendala, maupun keluhan yang dirasakan selama menjalani masa pembinaan. Masukan tersebut menjadi bahan penting untuk melihat kualitas pelayanan dari perspektif penerima layanan.

Bagi Herman, monitoring tersebut bukan sekadar memastikan kepatuhan terhadap ketentuan, tetapi menjadi upaya membangun Pemasyarakatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan Warga Binaan. Ia berharap seluruh jajaran menjadikan hasil monitoring sebagai dasar untuk terus memperbaiki pelayanan dan pembinaan secara konsisten.

“Kami berharap setiap UPT terus melakukan pembenahan. Pastikan tidak ada hak Warga Binaan yang terabaikan dan setiap pelayanan diberikan dengan baik. Kita ingin Pemasyarakatan hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pembinaan dan pelayanan yangmendukung proses perubahan Warga Binaan,” harap Herman.

Senada, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Stady Steven, mengatakan monitoring akan dilakukan berkala dan menyeluruh sebagai pengawasan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan di seluruh UPT Pemasyarakatan Sulawesi Tengah. “Setiap hasil monitoring akan menjadi evaluasi untuk melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki,” jelasnya.

Bagi jajaran Rutan Donggala, kegiatan ini difokuskan pada pengecekan serta pengawasan keamanan dan ketertiban sarana prasarana. Hal ini bertujuan guna memastikan pengoperasiannya dan perlakuan terhadap Warga Binaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Rutan Donggala, Rusli Suryadi, menegaskan kesiapan dan komitmen penuh seluruh jajarannya dalam mendukung langkah pengawasan dari tingkat wilayah tersebut. Ia memastikan penertiban di Rutan Donggala adalah upaya berkelanjutan untuk menjaga integritas dan keamanan institusi.

"Kami berkomitmen penuh untuk terus memastikan seluruh fasilitas hunian sesuai standar operasional prosedur yang berlaku secara akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif. Kegiatan ini menjadi rutinitas wajib kami agar tidak ada satupun barang terlarang yang masuk dan mengganggu stabilitas keamanan di Rutan," tegas Rusli.

Salah satu Warga Binaan Rutan Palu berinisial W mengapresiasi pelayanan dan pemenuhan hak yang diterimanya selama menjalani masa pembinaan. Menurutnya, kesempatan untuk mendapatkan layanan dan menyampaikan kebutuhan secara langsung menjadi hal penting selama berada di Rutan.

“Selama di sini, hak-hak kami diperhatikan. Kami juga bisa menyampaikan apabila ada kebutuhan atau kendala kepada petugas,” ujar W.

Melalui monitoring langsung dan dialog dengan Warga Binaan, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah memastikan pengawasan pemenuhan hak tidak berhenti pada pemeriksaan, tetapi berlanjut pada evaluasi dan perbaikan layanan. Langkah tersebut menjadi komitmen membangun penyelenggaraan Pemasyarakatan yang aman, responsif, serta berorientasi pada pemenuhan hak dan keberhasilan pembinaan Warga Binaan. (IR)

Kontributor: Kanwil Ditjenpas Sulteng, Rutan Donggala