Paduka Raja, Inovasi Rutan Barabai dan Disdukcapil HST Layani Adminduk Warga Binaan

Barabai, INFO_PAS – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Barabai dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tanda tangani Perjanjian Kerja Sama tentang inovasi Pelayanan Administrasi Dokumen Kependudukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Barabai dengan Jemput Bola (Paduka Raja), Senin (3/8). Penandatanganan berlangsung pada apel bersama di lingkungan Pemerintah Kabupaten HST dan disaksikan Bupati HST, Samsul Rizal.

Kerja sama tersebut bertujuan mempermudah akses layanan administrasi kependudukan bagi Warga Binaan melalui sistem jemput bola. Layanan yang diberikan meliputi perekaman data kependudukan, pencetakan KTP elektronik, Kartu Keluarga, hingga dokumen kependudukan lainnya tanpa harus keluar dari Rutan.

Kepala Rutan Barabai, mengatakan inovasi Paduka Raja jadi langkah strategis pastikan Warga Binaan memiliki dokumen kependudukan yang lengkap sebagai penunjang proses pembinaan maupun setelah kembali ke masyarakat.

"Dokumen kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara. Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan Warga Binaan mendapatkan akses layanan administrasi kependudukan secara optimal sehingga dapat mendukung proses pembinaan dan memudahkan mereka ketika kembali menjalani kehidupan di masyarakat," ujar Komang.

Senada, Bupati HST mengatakan pelayanan publik harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk Warga Binaan. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi wujud kehadiran pemerintah dalam memastikan setiap warga negara memperoleh hak administrasi kependudukan secara mudah, cepat, dan setara.

Kepala Disdukcapil Kabupaten HST, Herry Setiawan, menegaskan pihaknya berkomitmen menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang inklusif.

"Inovasi Paduka Raja merupakan bentuk komitmen Disdukcapil untuk menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang menjangkau semua kalangan. Dengan pola jemput bola, kami berharap seluruh Warga Binaan dapat memiliki dokumen kependudukan yang valid dan lengkap," ungkap Herry.

Pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi Warga Binaan dipercaya dapat mendukung kelancaran proses pembinaan dan reintegrasi sosial. (afn)

Kontributor: Humas Rutan Barabai